Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
CALON presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio), bukan bentuk pemerasan dari pemerintah.
Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
Sementara, intensifikasi pajak merupakan tindakan lanjut untuk menindak ekstensifikasi pajak dengan mengoptimalkan penerimaan pajak lewat subjek dan objek pajak yang terdaftar menjadi wajib pajak di DJP.
Baca juga : Ini 3 Jurus Ganjar Bantu UMKM Naik Kelas
"Ekstensifikasi dan intensifikasi itu optimalisasi, bukan memeras. Cara itu lah yang akan menaikkan tax ratio," ujar Ganjar dalam Dialog Capres Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1).
Baca juga : Ganjar Janjikan Akses Kemudahan Pupuk Petani
Pernyataan Ganjar itu merupakan respons atas pertanyaan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Investasi Tony Wenas. Ia menanyakan kepada politikus PDI Perjuangan itu seperti apa upaya untuk menaikkan rasio pajak di tengah masalah ada sejumlah pelaku usaha yang tidak patuh membayar pajak.
Ganjar menyampaikan untuk upaya ekstensifikasi pajak tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan memerlukan kerja sama dengan pelaku usaha, termasuk dengan Kadin.
"Jadi, kita ajak dialog, jangan diancam pak. Mereka ini kan punya semangat berusaha. Saya pernah di pemerintahan dan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh mitra seperti dengan Kadin," katanya.
Dilansir laman resmi Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8% terhadap target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penerimaan pajak tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021. (Z-8)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
EFIN adalah nomor identifikasi penting untuk pelaporan SPT pajak secara elektronik. Ini cara anda mendapatkan EFIN secara daring.
Publik mendukung upaya implementasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang adil dan menyediakan bantuan hukum bagi anggotanya.
Penerimaan pajak Pemerintah Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Kantor Wilayah (DJP) Provinsi Bali mencatat penerimaan pajak sebesar Rp6,63 triliun pada Mei 2024.
Forwarder dengan gudang sendiri seperti FASDELI EXPRESS memiliki kontrol penuh atas penyimpanan dan distribusi barang
Angka ini tumbuh sebesar 4,92% dibanding periode yang sama tahun lalu. Jumlah ini terdiri atas 348,32 ribu SPT Tahunan PPh Badan dan 12,35 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
MENTERI Keuangan RI Mulyani mengingatkan WP atau wajib pajak pribadi atau perorangan untuk segera menyerahkan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved