Ganjar Sebut Pengawasan Pajak Bukan Upaya Pemerasan

CALON presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio), bukan bentuk pemerasan dari pemerintah.

Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. 

Sementara, intensifikasi pajak merupakan tindakan lanjut untuk menindak ekstensifikasi pajak dengan mengoptimalkan penerimaan pajak lewat subjek dan objek pajak yang terdaftar menjadi wajib pajak di DJP.

Baca juga : Ini 3 Jurus Ganjar Bantu UMKM Naik Kelas

"Ekstensifikasi dan intensifikasi itu optimalisasi, bukan memeras. Cara itu lah yang akan menaikkan tax ratio," ujar Ganjar dalam Dialog Capres Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1).

Baca juga : Ganjar Janjikan Akses Kemudahan Pupuk Petani

Pernyataan Ganjar itu merupakan respons atas pertanyaan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Investasi Tony Wenas. Ia menanyakan kepada politikus PDI Perjuangan itu seperti apa upaya untuk menaikkan rasio pajak di tengah masalah ada sejumlah pelaku usaha yang tidak patuh membayar pajak.

Ganjar menyampaikan untuk upaya ekstensifikasi pajak tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan memerlukan kerja sama dengan pelaku usaha, termasuk dengan Kadin.

"Jadi, kita ajak dialog, jangan diancam pak. Mereka ini kan punya semangat berusaha. Saya pernah di pemerintahan dan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh mitra seperti dengan Kadin," katanya.

Dilansir laman resmi Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8% terhadap target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penerimaan pajak tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021. (Z-8)