Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI Indonesia Political Opinion (IPO) memaparkan 25 persen responden tidak puas terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari angka tersebut itu, sebagian besar responden mempermasalahkan ekonomi.
"48,7 persen responden tidak puas karena kondisi ekonomi dinilai sulit," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam rilis survei secara daring, Rabu, 10 Januari 2024.
Dedi mengatakan 22,5 persen responden tidak puas karena harga sembako mahal. Kemudian 18 persen responden lainnya menyoroti minimnya lapangan pekerjaan.
Baca juga: Jokowi Lakukan Dekadensi Demokrasi
"Selanjutnya terjadi banyak korupsi 8,6 persen dan banyak tenaga kerja asing 1,6 persen," papar dia.
Menariknya, kata Dedi, responden yang mempermasalahkan isu oligarki dalam pemerintahan Jokowi sangat sedikit. Cuma 0,6 persen yang tidak puas karena menganggap Jokowi hanya mementingkan kelompoknya.
Baca juga: Survei: Masyarakat Puas terhadap Jokowi karena Bagi-bagi Bansos
"Satu sisi mungkin masyarakat tidak peduli. Tapi mungkin di sisi lain tidak begitu tertarik karena menganggap oligarki adalah isu elite," ujar dia.
Survei IPO dilakukan pada 1 Januari hingga 7 Januari 2024. Responden survei mencapai 1.200 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dan pembagian kuesioner secara langsung. Margin of error sekitar ± 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Medcom/Z-7)
Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.
Sebagaimana diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diketahui masih cukup tinggi.
Senator asal Bengkulu ini menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi.
Prabowo menyebut Danantara menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam satu tahun terakhir dengan capaian return on assets (ROA) lebih dari 300%.
Lili mengatakan publik berharap pertemuan para menteri tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
PEMBINA Federasi Pelita Mandiri, Achmad Ismail (Ais) mengatakan, penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Indonesia harus dilakukan dengan tepat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
Aksi itu terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran izin tinggal dan izin kerja seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Dugaan pelanggaran keimigrasian yang melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL menjadi sorotan.
Lemahnya pengawasan sering kali disebabkan keterbatasan jumlah pengawas serta otoritas pengawasan yang belum optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved