Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
SURVEI Indonesia Political Opinion (IPO) memaparkan 25 persen responden tidak puas terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari angka tersebut itu, sebagian besar responden mempermasalahkan ekonomi.
"48,7 persen responden tidak puas karena kondisi ekonomi dinilai sulit," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam rilis survei secara daring, Rabu, 10 Januari 2024.
Dedi mengatakan 22,5 persen responden tidak puas karena harga sembako mahal. Kemudian 18 persen responden lainnya menyoroti minimnya lapangan pekerjaan.
Baca juga: Jokowi Lakukan Dekadensi Demokrasi
"Selanjutnya terjadi banyak korupsi 8,6 persen dan banyak tenaga kerja asing 1,6 persen," papar dia.
Menariknya, kata Dedi, responden yang mempermasalahkan isu oligarki dalam pemerintahan Jokowi sangat sedikit. Cuma 0,6 persen yang tidak puas karena menganggap Jokowi hanya mementingkan kelompoknya.
Baca juga: Survei: Masyarakat Puas terhadap Jokowi karena Bagi-bagi Bansos
"Satu sisi mungkin masyarakat tidak peduli. Tapi mungkin di sisi lain tidak begitu tertarik karena menganggap oligarki adalah isu elite," ujar dia.
Survei IPO dilakukan pada 1 Januari hingga 7 Januari 2024. Responden survei mencapai 1.200 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dan pembagian kuesioner secara langsung. Margin of error sekitar ± 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Medcom/Z-7)
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier menyoroti pencapaian IA-CEPA dalam memperkuat hubungan antara Australia dan Indonesia.
FEBRUARI 2008, tatkala krisis finansial global masih berkecamuk, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengundang beberapa ekonom terkemuka.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
SULIT menjadi Indonesia. Bukan lantaran tak punya sumber daya, melainkan karena harapan selalu membuncah melebihi kapasitas institusi yang mengelola.
Kedua sistem ini, QRIS dan Project Nexus, sejatinya bersifat komplementer, bukan saling menggantikan.
Kenaikan harga minyak akan berdampak langsung terhadap situasi ekonomi domestik Indonesia.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
KPK masih mempertimbangkan lebih lanjut mengenai status pegawai Kemnaker yang telah mengembalikan uang hasil pemerasan dalam perkara korupsi pengurusan tenaga kerja asing (TKA)
(KPK) mendalami peran Imigrasi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
KPK tengah menyelidiki dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
EKONOM dari The Reform Initiative, Wildan Syafitri, menyoroti ketimpangan gaji atau upah tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di wilayah industri hilirisasi mineral.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) di industri pertambangan terus berkurang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved