Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SURVEI Indonesia Political Opinion (IPO) memaparkan 25 persen responden tidak puas terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari angka tersebut itu, sebagian besar responden mempermasalahkan ekonomi.
"48,7 persen responden tidak puas karena kondisi ekonomi dinilai sulit," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam rilis survei secara daring, Rabu, 10 Januari 2024.
Dedi mengatakan 22,5 persen responden tidak puas karena harga sembako mahal. Kemudian 18 persen responden lainnya menyoroti minimnya lapangan pekerjaan.
Baca juga: Jokowi Lakukan Dekadensi Demokrasi
"Selanjutnya terjadi banyak korupsi 8,6 persen dan banyak tenaga kerja asing 1,6 persen," papar dia.
Menariknya, kata Dedi, responden yang mempermasalahkan isu oligarki dalam pemerintahan Jokowi sangat sedikit. Cuma 0,6 persen yang tidak puas karena menganggap Jokowi hanya mementingkan kelompoknya.
Baca juga: Survei: Masyarakat Puas terhadap Jokowi karena Bagi-bagi Bansos
"Satu sisi mungkin masyarakat tidak peduli. Tapi mungkin di sisi lain tidak begitu tertarik karena menganggap oligarki adalah isu elite," ujar dia.
Survei IPO dilakukan pada 1 Januari hingga 7 Januari 2024. Responden survei mencapai 1.200 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dan pembagian kuesioner secara langsung. Margin of error sekitar ± 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Medcom/Z-7)
Fakta bahwa minyak goreng sempat langka selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan adalah bukti adanya masalah serius di sektor tersebut.
Sejak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku, perdagangan antara kedua negara telah berlipat ganda, mencapai A$35,4 miliar pada 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Gorontalo pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,14 persen
DIREKTORAT Jaminan Produk Halal (JPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
KPK mengungkap bahwa praktik pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyadar ke berbagai sektor, termasuk bidang olahraga
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
KPK masih mempertimbangkan lebih lanjut mengenai status pegawai Kemnaker yang telah mengembalikan uang hasil pemerasan dalam perkara korupsi pengurusan tenaga kerja asing (TKA)
(KPK) mendalami peran Imigrasi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
KPK tengah menyelidiki dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
EKONOM dari The Reform Initiative, Wildan Syafitri, menyoroti ketimpangan gaji atau upah tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di wilayah industri hilirisasi mineral.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved