Gaji TKA di Hilirisasi Mineral 10 Kali Lipat Pekerja Lokal

EKONOM dari The Reform Initiative, Wildan Syafitri, menyoroti ketimpangan gaji atau upah tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di wilayah industri hilirisasi mineral.

Ia mengungkapkan ketimpangan upah antara TKA dan pekerja lokal banyak dijumpai di kawasan hilirisasi seperti di Konawe, Sulawesi Tenggara, hingga Batam.

"Banyak isu yang kita dengar bahwa di satu sisi pekerja asing ini mendapatkan value atau upah yang lebih tinggi tetapi di satu sisi pekerja lokal ini rendah," ucap Wildan dalam acara Diskusi Hasil Riset Tantangan dan Implikasi Hilirisasi Mineral di Indonesia di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

Baca juga : Dorong Kompetitif, Pemerintah Evaluasi Fasilitas KEK Batam

Ia mencontohkan, untuk gaji seorang tenaga kerja asing bisa mencapai 10 kali lipat dibandingkan pekerja lokal di wilayah Konawe. Ia menyebut, gaji seorang tenaga konsultan asing di Konawe bisa mencapai Rp100 juta per bulan.

"Jadi saya pernah menghitung itu hampir 10 kali lipat ya. Misalnya, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan orang luar negeri yang bekerja di Indonesia, itu sekitar 10 kali lipat. Jadi kalau ada konsultan asing di sini ya Rp100 juta," bebernya.

Selain itu, dominasi TKA di sektor hilirisasi berada pada posisi pekerjaan lebih tinggi. Di kawasan hilirisasi Konawe, misalnya, posisi tingkat manajerial masih banyak diisi TKA ketimbang tenaga pekerja lokal.

Baca juga : Habitat Terganggu, Satwa Endemik Anoa Muncul di Area Tambang Nikel

"Kendala utama adalah rekrutmen di Konawe kurang transparan dan dominasi TKA pada posisi manajerial," tegasnya.

Wildan mengungkapkan, ketimpangan ini terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan hingga keterampilan atau skill yang dimiliki pekerja lokal dibandingkan TKA. Hal ini mengakibatkan tenaga kerja lokal sulit untuk mengisi posisi kerja lebih tinggi.

Di samping itu, Wildan pun mengakui bahwa hilirisasi sektor minerba ternyata mampu mendorong perekonomian lebih tinggi di daerah sentra hilirisasi. "Misalnya di Batam dan Konawe, pertumbuhannya bisa mencapai 22% dibanding kita (Indonesia) yang sekarang pertumbuhan secara umum itu hanya 5%," tegasnya.

Oleh karenanya, ia berharap pemerintah menaruh perhatian serius terhadap isu ketimpangan upah di sektor ketenagakerjaan hilirisasi. "Jangan sampai ini (hilirisasi) ada yang dikorbankan ialah pekerja lokal. Isu tentang pekerja lokal juga akan kita lihat juga nanti di riset kami sekaligus juga pekerja asing bagaimana ke depan nanti kita akan melihat pekerja asing dan pekerja lokal mereka berharmoni di situ, berharmonisasi seperti apa," tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menjelaskan bahwa berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya sekitar 12% pekerja lokal yang berpendidikan tinggi. "Artinya 88% masih berpendidikan SD, SMP, SMA, yang harus di-upgrade. Semua harus fokus pada pendidikan. Saya selalu ingin pemerintah kalau alokasi untuk subsidi BBM itu dialokasikan untuk pendidikan karena kalau tidak 2045 akan terjadi ledakan pengangguran," pungkas Esther. (Z-2)