DPR Minta Negara Perkuat Pengawasan Tambang di Morowali

ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, meminta negara memperkuat pengawasan terhadap kawasan tambang strategis di Morowali. Ia menilai pesatnya ekspansi hilirisasi mineral, khususnya nikel, perlu diimbangi dengan tata kelola yang lebih kuat agar kepentingan negara tetap terjaga.

Beniyanto menyampaikan bahwa Morowali telah berkembang menjadi pusat hilirisasi nikel nasional dengan skala aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral yang sangat besar. Aktivitas penambangan ore, pengolahan NPI dan feronikel, hingga pengembangan rantai nilai mineral menjadikan kawasan ini beroperasi secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut kehadiran negara yang lebih tegas dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan kerja, serta standar lingkungan.

Ia menilai keberadaan berbagai fasilitas pendukung di kawasan tambang, termasuk infrastruktur logistik dan transportasi, harus ditempatkan secara jelas dalam kerangka pengawasan negara. Menurutnya, dalam kawasan tambang strategis, setiap simpul infrastruktur memiliki implikasi langsung terhadap kontrol aktivitas pertambangan, mobilitas tenaga kerja, serta arus barang tambang.

Baca juga : BFI Dukung Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkatkan Fasilitas Industri Tambang

"Negara tidak boleh tertinggal dari kecepatan ekspansi industri tambang. Pengawasan harus tumbuh seiring dengan skala dan kompleksitas operasionalnya,” ujar Beniyanto dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Jumat (12/12).

Dalam konteks tata kelola pertambangan, Beniyanto menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas-sektor antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi, serta pemerintah daerah. Ia menilai kawasan tambang berskala besar seperti Morowali membutuhkan pendekatan regulatory oversight yang lebih adaptif, termasuk pengawasan aktivitas hilirisasi, transparansi rantai pasok mineral, kepatuhan reklamasi dan pascatambang, serta pengendalian dampak lingkungan secara berbasis data.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan yang lebih kuat tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi atau memperlambat hilirisasi. Sebaliknya, pengawasan yang konsisten justru diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan sejalan dengan kepentingan nasional.

Di samping itu, kepastian hukum dan konsistensi pengawasan, diyakini akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan negara dan daerah.

“Kita mendukung hilirisasi dan penguatan industri tambang. Namun, negara harus hadir secara aktif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di kawasan tambang strategis seperti Morowali benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan nasional,” tegasnya.