Pengamat Militer Desak Presiden Tindaklanjuti Operasional Bandara IMIP yang tak Terkontrol

PENGAMAT militer Connie Rahakundini Bakrie menegaskan, pengoperasian Bandara IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah tanpa pengawasan negara merupakan bentuk kelalaian serius terhadap kedaulatan nasional dan meminta Presiden Prabowo Subianto menindaklanjutinya.

Connie menekankan bahwa pertumbuhan investasi baik asing maupun domestik tidak diimbangi oleh mekanisme kontrol negara yang tegas dan terpadu merupakan ancaman yang berbahaya bagi bangsa.

“Investasi yang masif baik asing maupun domestik tidak diimbangi mekanisme kontrol yang tegas dan terpadu,” kata Connie dalam surat terbuka yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Jumat (28/11) 

Baca juga : Bandara "Siluman" IMIP di Morowali, TB Hasanuddin Sebut Negara Kecolongan

Connie menegaskan bahwa mekanisme kontrol ini diatur oleh berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, Perpres 82 Tahun 2022 tentang Hilirisasi, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta Perkap Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengamanan Objek Vital oleh Polri.

“Keterlambatan negara dalam memperkuat koordinasi ini melahirkan celah strategis, mulai dari pengawasan data geospasial, keberadaan tenaga kerja asing, potensi kebocoran informasi, hingga lemahnya integrasi keamanan kawasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, risiko yang muncul bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengancam kendali negara atas kawasan strategis.

Baca juga : Kontroversi Bandara IMIP di Morowali, Pengamat Pertanyakan Dasar Klaim Menhan

“Ketika data geospasial, perizinan, tata ruang, dan infrastruktur digital tidak berada sepenuhnya dalam kendali negara, maka kita sedang membuka pintu risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan ekonomi, yaitu kehilangan kendali atas jantung strategis negara,” imbuhnya. 

Connie juga menyoroti koordinasi antarlembaga yang kerap berjalan parsial dan tidak sistemik, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ESDM, Marves, Kemenperin, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini menciptakan “ruang abu-abu” yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan.

“Negara tidak boleh kalah cepat dari arus investasi, apalagi sampai tertinggal dalam pengamanan informasi dan aset vital,” tegasnya.

Untuk itu, Connie mendorong Presiden Prabowo menginstruksikan audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali. 

Ia juga meminta penguatan peran BIG sebagai otoritas tunggal data geospasial tanpa pengecualian, serta pembentukan Komando Pengawasan Terpadu Obvitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis.

Selain itu, ia menekankan perlunya revisi mekanisme perizinan yang selama ini terlalu sektoral dan mudah diintervensi. Morowali, kata Connie, harus ditegaskan kembali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan sekadar kawasan investasi.

“Surat ini saya sampaikan bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk mengingatkan bahwa: Kelalaian terhadap objek vital adalah kelalaian terhadap kedaulatan. Dan kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan,” ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pemerintah tak akan membiarkan Bandara Khusus PT IMIP beroperasi seolah menjadi “negara dalam negara”. Ia menekankan pemerintah akan memperbaiki seluruh aspek pengelolaan bandara.

“Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik,” kata Sjafrie, seperti dikutip dari akun Instagram Kemenhan RI, Kamis (20/11).

Temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi kunjungan Menhan menguatkan kekhawatiran tersebut. Satgas menyebut Bandara PT IMIP beroperasi tanpa pengawasan negara.

“Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi,” tulis Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagram @satgaspkhofficial, dikutip Rabu (26/11).

Satgas PKH menilai model operasional bandara ini rawan karena pesawat bebas keluar masuk tanpa pengawasan. Untuk itu, meski bandara dibangun dengan dana PT IMIP sendiri, Satgas menekankan aturan negara tetap harus dijalankan.

“Kini Bandara PT IMIP berubah menjadi bandara yang pada umumnya. Tidak ada namanya bandara khusus, semua harus ada pengawasan dari negara tanpa tebang pilih,” ujarnya. (H-2)