KPK Pertimbangkan Status Pegawai Kemnaker yang Kembalikan Uang Pemerasan TKA

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sejumlah pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengembalikan uang hasil pemerasan dalam perkara korupsi pengurusan tenaga kerja asing (TKA) yang tengah diusut. Akan tetapi, KPK masih mempertimbangkan lebih lanjut mengenai status pegawai yang terlibat.

“Sejauh ini beberapa pihak juga telah melakukan pengembalian atas hasil dugaan tindak pidana perampasan tersebut. Tentu penyidik juga akan melakukan pertimbangan terkait hal tersebut,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK pada Rabu (11/6) malam.

Budi menegaskan pihaknya masih akan mendalami peran dari masing-masing pihak mulai dari para pegawai hingga para petinggi. Nantinya, KPK akan mendalami lebih lanjut terkait ada atau tidaknya keterlibatan posisi dari pihak lain tersebut. 

Baca juga : KPK Dalami Peran Imigrasi dalam Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker

“Tentu penyidik juga akan melakukan pertimbangan terkait hal tersebut. Namun tentu penyidik juga akan mendalami bagaimana peran dari masing-masing. Apakah turut serta aktif atau kita lihat posisinya seperti apa dalam konstruksi perkara ini,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK menemukan adanya dugaan pemerasan dalam proses pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker. Aksi ini diduga telah berlangsung sejak 2019 dan menghasilkan keuntungan ilegal hingga Rp53 miliar yang dibagi-bagi di antara para tersangka.

Atas dasar itu, KPK telah mengumumkan delapan tersangka kasus dugaan suap pengurusan TKA di Kemnaker. KPK menyebut mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Haryanto dapat jatah Rp 18 miliar.

Baca juga : Pejabat Kemnaker Diduga Peras TKA Sejak 2019: Uang Mengalir Rp460 Juta sampai Rp18 Miliar per Tersangka

Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, menjelaskan bahwa nominal yang diterima tiap tersangka bervariasi. Suhartono, mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, disebut menerima paling sedikit Rp460 juta.

“SH (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono) sekurang-kurangnya Rp460 juta,” kata pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan Budi Sokmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Juni 2025.

Tersangka yang meraup keuntungan terbesar adalah Haryanto, mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemnaker, yang diduga menerima hingga Rp18 miliar.

“WP (eks Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Wisnu Pramono) sekurang-kurangnya Rp580 juta,” ucap Budi.

Mantan Direktur Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA Devi Anggraeni mengantongi Rp2,3 miliar dari kasus ini. 

Sementara itu, eks Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Gatot Widiartono berhasil mengantongi Rp6,3 miliar. (Dev/M-3)