Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menekankan pemilu bukan alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan.
"Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melambungkan kekuasaan, dengan segala cara," cetus Megawati saat pidato politik dalam peringatan HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
Megawati menegaskan dalam pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi yang semestinya dimaknai dengan menghadirkan pemilu yang damai dan adil. Pernyataan ini disampaikan Megawati karena dia pernah menjabat sebagai presiden kelima.
Baca juga: Jokowi Absen di HUT, PDIP: Partai tidak Besar karena Satu Tokoh Saja
"Setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih," imbuh Megawati.
Presiden kelima RI ini mengingatkan siapa pun pemimpin bangsa ke depan agar menyadari betapa kekuasaan tidak selamanya. "Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya," ungkapnya.
Baca juga: Cara Membuat Twibbon HUT ke-51 PDI Perjuangan
Megawati mengingatkan pemilu merupakan ajang pesta demokrasi rakyat. Di sisi lain Megawati juga turut menyoroti dan menilai hukum saat ini seakan mudah dipermainkan. "Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan, semau- maunya saja. No, no, and no," tegasnya.
Dia meminta seluruh kader partai agar tak meninggalkan rakyat sebagai akar rumput perjuangan. Dia mengingatkan PDIP tidak pernah tunduk dengan tekanan apa pun dan hal itu sudah terbukti dari sejarah hingga di usia ke-51 ini.
"Inilah perjalanan panjang kita. Pasang naik dan pasang surut telah kita alami sebagai dinamika kehidupan partai. Berbagai ujian sejarah telah menempa kita. Apa yang telah kita alami selama 32 tahun rezim otoriter orde baru misalnya, adalah gemblengan nyata terhadap ideologi, keteguhan dalam semangat juang, dan soliditas organisasi"
Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, capres Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP yang juga putra Megawati, Prananda Prabowo, Ketua DPP Puan Maharani, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Lalu, para ketua umum pengusung Ganjar-Mahfud diantaranya Ketum PPP M. Mardiono, Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Hanura Benny Rahmadani. Hadir juga Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan jajaran TPN.
Acara ini juga diikuti secara daring oleh cawapres Mahfud MD serta kurang lebih 1,2 juta pengurus PDIP dari ringkat DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting dan simpatisan partai di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, dalam peringatan HUT ke-51 Partai, PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate Kebenaran Pasti Menang. (Z-3)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved