Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menekankan pemilu bukan alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan.
"Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melambungkan kekuasaan, dengan segala cara," cetus Megawati saat pidato politik dalam peringatan HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
Megawati menegaskan dalam pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi yang semestinya dimaknai dengan menghadirkan pemilu yang damai dan adil. Pernyataan ini disampaikan Megawati karena dia pernah menjabat sebagai presiden kelima.
Baca juga: Jokowi Absen di HUT, PDIP: Partai tidak Besar karena Satu Tokoh Saja
"Setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih," imbuh Megawati.
Presiden kelima RI ini mengingatkan siapa pun pemimpin bangsa ke depan agar menyadari betapa kekuasaan tidak selamanya. "Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya," ungkapnya.
Baca juga: Cara Membuat Twibbon HUT ke-51 PDI Perjuangan
Megawati mengingatkan pemilu merupakan ajang pesta demokrasi rakyat. Di sisi lain Megawati juga turut menyoroti dan menilai hukum saat ini seakan mudah dipermainkan. "Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan, semau- maunya saja. No, no, and no," tegasnya.
Dia meminta seluruh kader partai agar tak meninggalkan rakyat sebagai akar rumput perjuangan. Dia mengingatkan PDIP tidak pernah tunduk dengan tekanan apa pun dan hal itu sudah terbukti dari sejarah hingga di usia ke-51 ini.
"Inilah perjalanan panjang kita. Pasang naik dan pasang surut telah kita alami sebagai dinamika kehidupan partai. Berbagai ujian sejarah telah menempa kita. Apa yang telah kita alami selama 32 tahun rezim otoriter orde baru misalnya, adalah gemblengan nyata terhadap ideologi, keteguhan dalam semangat juang, dan soliditas organisasi"
Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, capres Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP yang juga putra Megawati, Prananda Prabowo, Ketua DPP Puan Maharani, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Lalu, para ketua umum pengusung Ganjar-Mahfud diantaranya Ketum PPP M. Mardiono, Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Hanura Benny Rahmadani. Hadir juga Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan jajaran TPN.
Acara ini juga diikuti secara daring oleh cawapres Mahfud MD serta kurang lebih 1,2 juta pengurus PDIP dari ringkat DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting dan simpatisan partai di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, dalam peringatan HUT ke-51 Partai, PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate Kebenaran Pasti Menang. (Z-3)
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Pemisahan pemilu nasional dan lokal membuat pemilu lebih tertata dan pemilu lebih fokus
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved