Jokowi: Tidak Semua Data Pertahanan Bisa Dibuka kayak Toko Kelontong

Presiden Joko Widodo mengungkapkan tidak semua data terkait pertahanan dan keamanan negara bisa dibuka. Menurutnya, ada data yang memang bisa menjadi konsumsi publik. Namun, ada juga yang harus dijaga kerahasiaannya oleh negara.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista, itu ada yang bisa terbuka. Namun, banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut strategi besar negara. Tidak bisa semua dibuka kayak toko kelontong," ujar Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1).

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons pernyataan calon presiden (capres) Nomor Urut 1 Anies Baswedan yang meminta capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membuka data terkait anggaran belanja Alutsista.

Baca juga: Presiden: Rasio Utang Negara masih Aman, Boleh sampai 60% dari PDB

Sementara itu, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menilai data pertahanan Indonesia seyogianya tidak ditutup bagi publik. Ia mengatakan masyarakat berhak mengetahui beberapa hal terutama yang berhubungan dengan penggunaan anggaran untuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista).

"Generalisasi bahwa banyak hal dalam isu pertahanan merupakan rahasia negara, kontraproduktif terhadap upaya membangun tata kelola pemerintahan baik dan bersih," ujar Halili melalui keterangan tertulis, Senin (8/1).

Menurutnya, transparansi penggunaan angaran untuk belanja alutsista justru penting demi memberikan rasa aman kepada masyarakat dan juga para prajurit. ia menyebut itu adalah bagian dari akselerasi reformasi TNI.

Baca juga: Ditanya Netralitas Usai Makan Bareng Prabowo, Jokowi: Wong Ketemu Malam Hari, Hari Libur

"Berkaitan dengan alutsista bekas, demi rasa aman warga dan prajurit, sudah semestinya pemerintah perlu memberikan penjelasan perihal kondisi dan kebijakan tersebut," tuturnya. (Z-11)