Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
UNIVERSITAS Pertahanan (Unhan) menggelar Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk Kerentanan Kawasan Indo-Pasific Kesiapan Indonesia. FGD digelar bersama dengan Indo-Pasific Strategic Intelligence (IPSI), di Gedung Pascasarjana Unhan, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (5/1).
Hadir dalam FGD tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Unhan Laksamana Pertama TNI Agus Adriyanto, Guru Besar Hubungan Internasional Unhan Anak Agung Banyu Perwita, dan Executive Management IPSI Aisha Kusumasomantri.
Agus membahas mengenai isu pengungsi Rohingnya yang ada di Indonesia. Menurutnya, ada sejumlah tantangan bagi pemerintah Indonesia, yaitu sumber daya.
Baca juga : Toma Maritime Gelar FGD Bahas Inovasi Pelayanan Publik di Timur Indonesia dan Provinsi Maritim
"Tantangan yang terjadi adalah memang keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya untuk pendukung makanan dan sebagainya, dan penampungan. Juga kebutuhan akan integrasi sosial, dan ketidakpastian status hukum jangka panjang bagi pengungsi. Ini juga menjadi concern yang dipikirkan oleh Indonesia saat ini," ujar Laksma Agus.
Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak tergabung dalam Konvensi Pengungsi 1951. Namun, dengan alasan kemanusiaan, Indonesia tetap membantu pengungsi Rohingnya untuk bertahan hidup.
"Indonesia belum mengaktivasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga kita tidak memiliki kerangka hukum formal yang baik untuk para pengungsi. Namun karena ini sifatnya kemanusiaan, jadi kita harus tetap menyediakan perlindungan sementara dan bantuan kemanusiaan, itu khusus untuk yang sudah terlanjur sampai ke Indonesia," ungkapnya.
Baca juga : KPU Batal Selesaikan Rekapitulasi Nasional pada Hari ini
Sementara itu, Anak Agung Banyu Perwita membahas isu mengenai konflik di Papua. Menurutnya, konflik tersebut sudah terjadi selama puluhan tahun, bukan baru-baru saja terjadi.
"Mungkin kita semua belum sadar bahwa konflik Papua ini sudah berlangsung lebih dari 60 tahun. Awalnya mungkin 1 Mei 1963, dan banyak literatur yang saya pikir cukup tidak berimbang, bagaimana mereka melihat Papua, orang-orang asing," kata Banyu.
Menurut dia permasalahannya saat ini apakah konflik di Papua hendak diselesaikan atau dikelola. Dia juga mengatakan ada banyak aspek dalam melihat isu konflik di Papua.
"Kita juga harus memperhatikan konteks geopolitik dan hubungan internasional. Jadi misalnya saja ketika bicara bicara geopolitik dan hubungan internasional, itu tidak bisa dilepaskan oleh begitu banyak aktor, sektor, yang terlibat di Indonesia. Salah satunya tentu bicara kementerian luar negeri. Tidak bisa kita melihat isu Papua pada satu aspek saja, sehingga kita harus melihatnya secara keseluruhan," pungkas dia. (Z-5)
AI dapat digunakan untuk memperkuat rantai pasok keuangan, khususnya untuk UMKM, serta integrasi AI dalam kebijakan moneter, pengawasan regulasi (SupTech), dan infrastruktur pembayaran.
Agenda FGD merupakan upaya mendukung terciptanya ekosistem hidrogen nasional guna mendukung akselerasi transisi energi dalam upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada energi.
"Kewenangan jaksa yang meluas ke ranah penyidikan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegas Pakar Hukum Pidana UISU Indra Gunawan Purba.
Pasalnya, di tengah efisiensi anggaran yang mengancam pelaksanaan pilkada ulang di kota itu, KPU Pangkalpinang malah menyelenggarakan focus group discussion (FGD) evaluasi di hotel mewah.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengungkapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved