Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memberi penguatan penuh terhadap posisi Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mempercepat kedaulatan pangan.
Ia mengatakan, urusan pangan sangat penting karena di dalamnya terdapat unsur politik dan kesejahteraan masyarakat, hingga keberadaan mafia beras yang hari ini disebut tengah melakukan perlawanan.
“Masalah beras ini bukan hanya kedaulatan pangan, tetapi masalah politik juga. Kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan bangsa juga ada di sini. Jadi kalau masalah kedaulatan pangan ini selesai masyarakat yakin bangsa ini dapat maju ke depan,” ujar Azmi dalam Forum Group Discussion (FGD) Beras Nasiobal di IPB Convention Center, Bogor, Jumat, 29 Agustus 2025.
Menurut Azmi, Kementan sebagai leading sector kemandirian pangan harus memiliki akses terhadap semua proses dalam memerangi kartel maupun mafia pangan. Jangan sampai, momentum ini terhenti oleh serangan mafia yang terus bergerak di sektor perberasan.
“Secara hukum kita harus berani mengungkapkan fakta fakta. Mereka itu (mafia beras) pakai topeng baik padahal moster merugikan hak rakyat. Jadi kita harus berani pasang border untuk melawan mereka. Dan menurut saya membangun sistem itu sama halnya dengan membangun masa depan. Kenapa? Ini golden time di mana Kementan berfungsi sebagai leading sektor swasembada pangan,” katanya.
Mengenai hal ini, Azmi mengatakan pentingnya edukasi pemerintah terhadap para pemuda, mahasiswa maupun komunitas lain dalam melawan serangan mafia beras yang diduga mengosongkan stok berasnya di ritel-ritel modern.
“Edukasi perlu kita lakukan baik dengan perguruan tinggi maupun komunitas sehingga serangan mafia tidak masuk. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita siapkan ketegasan, berani dan bermental,” katanya.
“Dan terakhir, penguatan kepada Kementan ini harus dilakukan supaya bisa bergerak optimal dan perlu ada zona batas yang menjadi mainan besar. Perlu registrasi ke depan agar pertanian dan perberasan semakin kuat,” jelasnya. (H-1)
PERIKANAN merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan, hingga ekonomi Nusantara. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Utusan Khusus Presiden Muhamad Mardiono bawa pesan Presiden Prabowo ke Bone Bolango. Fokus pada ketahanan pangan, pasar murah, dan pengelolaan SDA untuk rakyat
Petani memanen padi di area persawahan Desa Wonojoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari 56 perguruan tinggi se-Indonesia yang berdialog langsung dengan pelaku industri Malaysia.
Asisten II menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan langkah strategis dan penting bagi Pemerintah Kota Sorong dalam mengintegrasikan seluruh upaya pembangunan dan investasi di daerah.
RUU Perekonomian Nasional perlu memperjelas posisi hukum ekonomi kerakyatan agar memiliki kekuatan implementatif dalam kebijakan negara.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
AI dapat digunakan untuk memperkuat rantai pasok keuangan, khususnya untuk UMKM, serta integrasi AI dalam kebijakan moneter, pengawasan regulasi (SupTech), dan infrastruktur pembayaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved