Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
UTUSAN Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Catatan Akhir Tahun Pemerintahan dan Tantangan di Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Nasional, di Jakarta.
Muhamad Mardiono mengatakan, diskusi kali ini mengundang para stakeholder dari Kementerian, lembaga riset, dan perguruan tinggi terkait.
Menurutnya, tujuannya untuk merangkum berbagai masukan strategis bagi perbaikan kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di akhir pemerintahan yang akan diestafetkan ke pemerintahan berikutnya.
Baca juga : UKP Gelar FGD Rumuskan Peta Jalan Gerakan Nasional Pengurangan FLW
“FGD kali ini saya bertemu kembali dengan para narasumber yang pernah terlibat dalam kajian kebijakan di UKP. FGD ini ingin mengekstrak catatan dan masukan penting atas kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, sekaligus menjadikannya rekomendasi bagi transisi pemerintahan yang akan datang,” kata Muhamad Mardiono, pada keterangannya yang diterima hari ini.
Dia berharap, hasil kajian, kunjungan kerja, dan kegiatan diskusi yang telah dilakukan UKP dapat menjadi input bagi pemerintahan mendatang yang penuh dengan tantangan global menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Agar apa yang kita kerjakan nanti diharapkan tidak kembali ke titik nol atau dari awal lagi. Setidaknya ini menjadi bekal bagi pemerintahan yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan megatren global dalam menggapai Indonesia Emas 2045 di masa depan,” tukasnya.
Baca juga : 1 Juta Hektare Lahan Sawit Bisa Ditanami Tanaman Pangan
Senada, Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan IPB University Prof Drajat Martianto mengaku keterlibatan multisektor termasuk akademisi dalam hal ini sangat penting guna mengembangkan best practices menjadi future policies yang berbasis bukti.
“Ini tentu menjadi suatu kebiasaan yang baik bahwa kita mengakhiri masa tugas atau pekerjaan dengan evaluasi seperti ini. Beliau (Pak Mardiono) benar bahwa pemerintahan ke depan harus belajar dari best practices dan masukan kebijakan dari diskusi seperti ini. Sebab tidak mungkin kita selalu mengulang dari awal,” ujar Prof Drajat.
Menurut Drajat, pelibatan multisektor termasuk akademisi untuk mengembangkan evidence based policy dari best practices melalui kegiatan FGD sesuatu yang perlu terus dilakukan. "Kita berharap apa yang dirumuskan menjadi awal dari masukan penting untuk pemerintahan ke depan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini turut hadir juga perwakilan Kementerian Bappenas, Kemenko PMK, Kementan, Kemendesa-PDTT, PUPR, Peneliti BRIN, Pengamat kebijakan dan stakeholders lainnya. (S-1)
Creativepreneurship adalah pendekatan bisnis yang tidak hanya bertumpu pada nilai-nilai kepemimpinan inklusif, empati sosial, dan kesetaraan akses.
Melalui proses menyentuh dan membentuk pasir, para guru diajak untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan hidup dan karier mereka.
Sebuah tonggak pencapaian yang menunjukkan keunggulan mutu akademik dan relevansi kurikulum di tengah derasnya transformasi digital global.
Kegiatan ini menjadi upaya konkret UNJ dalam mengintegrasikan nilai kebahasaan, kearifan lokal, dan teknologi kreatif untuk mendorong promosi kawasan cagar budaya Jatinegara Kaum.
Pentingnya penguatan budaya akademik dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.
Kejuaraan yang akan berlangsung pada 19-22 Juni 2025 tersebut merupakan bagian dari festival tenis antar profesor yang diselenggarakan oleh Asosiasi Tenis Profesor Indonesia (ATPI).
AI dapat digunakan untuk memperkuat rantai pasok keuangan, khususnya untuk UMKM, serta integrasi AI dalam kebijakan moneter, pengawasan regulasi (SupTech), dan infrastruktur pembayaran.
Agenda FGD merupakan upaya mendukung terciptanya ekosistem hidrogen nasional guna mendukung akselerasi transisi energi dalam upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada energi.
"Kewenangan jaksa yang meluas ke ranah penyidikan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegas Pakar Hukum Pidana UISU Indra Gunawan Purba.
Pasalnya, di tengah efisiensi anggaran yang mengancam pelaksanaan pilkada ulang di kota itu, KPU Pangkalpinang malah menyelenggarakan focus group discussion (FGD) evaluasi di hotel mewah.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengungkapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved