Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
UTUSAN Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Catatan Akhir Tahun Pemerintahan dan Tantangan di Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Nasional, di Jakarta.
Muhamad Mardiono mengatakan, diskusi kali ini mengundang para stakeholder dari Kementerian, lembaga riset, dan perguruan tinggi terkait.
Menurutnya, tujuannya untuk merangkum berbagai masukan strategis bagi perbaikan kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di akhir pemerintahan yang akan diestafetkan ke pemerintahan berikutnya.
Baca juga : UKP Gelar FGD Rumuskan Peta Jalan Gerakan Nasional Pengurangan FLW
“FGD kali ini saya bertemu kembali dengan para narasumber yang pernah terlibat dalam kajian kebijakan di UKP. FGD ini ingin mengekstrak catatan dan masukan penting atas kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, sekaligus menjadikannya rekomendasi bagi transisi pemerintahan yang akan datang,” kata Muhamad Mardiono, pada keterangannya yang diterima hari ini.
Dia berharap, hasil kajian, kunjungan kerja, dan kegiatan diskusi yang telah dilakukan UKP dapat menjadi input bagi pemerintahan mendatang yang penuh dengan tantangan global menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Agar apa yang kita kerjakan nanti diharapkan tidak kembali ke titik nol atau dari awal lagi. Setidaknya ini menjadi bekal bagi pemerintahan yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan megatren global dalam menggapai Indonesia Emas 2045 di masa depan,” tukasnya.
Baca juga : 1 Juta Hektare Lahan Sawit Bisa Ditanami Tanaman Pangan
Senada, Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan IPB University Prof Drajat Martianto mengaku keterlibatan multisektor termasuk akademisi dalam hal ini sangat penting guna mengembangkan best practices menjadi future policies yang berbasis bukti.
“Ini tentu menjadi suatu kebiasaan yang baik bahwa kita mengakhiri masa tugas atau pekerjaan dengan evaluasi seperti ini. Beliau (Pak Mardiono) benar bahwa pemerintahan ke depan harus belajar dari best practices dan masukan kebijakan dari diskusi seperti ini. Sebab tidak mungkin kita selalu mengulang dari awal,” ujar Prof Drajat.
Menurut Drajat, pelibatan multisektor termasuk akademisi untuk mengembangkan evidence based policy dari best practices melalui kegiatan FGD sesuatu yang perlu terus dilakukan. "Kita berharap apa yang dirumuskan menjadi awal dari masukan penting untuk pemerintahan ke depan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini turut hadir juga perwakilan Kementerian Bappenas, Kemenko PMK, Kementan, Kemendesa-PDTT, PUPR, Peneliti BRIN, Pengamat kebijakan dan stakeholders lainnya. (S-1)
Indonesia–Korea Higher Education Forum (IKHEF) 2025 sukses digelar pada 13 Agustus lalu di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Peringatan 1 Tahun sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
Kegiatan ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk mendorong tumbuhnya keterampilan ekspresif, empati, serta daya cipta anak-anak melalui media sastra, musik, dan konseling.
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Kegiatan PkM ini melibatkan sebanyak 27 orang dari UNJ, terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan, serta diikuti oleh 30 peserta dari pihak sekolah.
Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menunjukkan komitmennya dalam menjawab tantangan global melalui kegiatan pengabdian masyarakat.
AI dapat digunakan untuk memperkuat rantai pasok keuangan, khususnya untuk UMKM, serta integrasi AI dalam kebijakan moneter, pengawasan regulasi (SupTech), dan infrastruktur pembayaran.
Agenda FGD merupakan upaya mendukung terciptanya ekosistem hidrogen nasional guna mendukung akselerasi transisi energi dalam upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada energi.
"Kewenangan jaksa yang meluas ke ranah penyidikan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegas Pakar Hukum Pidana UISU Indra Gunawan Purba.
Pasalnya, di tengah efisiensi anggaran yang mengancam pelaksanaan pilkada ulang di kota itu, KPU Pangkalpinang malah menyelenggarakan focus group discussion (FGD) evaluasi di hotel mewah.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengungkapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved