Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMANDANGAN miris dipaparkan oleh KPU Pangkalpinang. Pasalnya, di tengah efisiensi anggaran yang mengancam pelaksanaan pilkada ulang di kota itu, KPU Pangkalpinang malah menyelenggarakan focus group discussion (FGD) evaluasi di hotel mewah.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto terus menggaungkan kebijakan Efisiensi anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka menyusun laporan evaluasi Pemilihan tahun 2024 itu dilaksanakan di Swiss-Bell Hotel. Untuk di ketahui Swiis-Bell hotel merupakan salah satu hotel mewah berbintang yang ada di Kota Pangkalpinang.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Bangka Belitung Husin mengatakan, efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto wajib dan harus dipatuhi.
"Efisiensi anggaran ini kan kebijakan Presiden Prabowo, kami pun KPU harus dan wajib mematuhinya," kata Husin, Rabu (19/2).
Menurut Husin, Pilkada serentak 2024 lalu terselenggara dengan dua sumber anggaran, yakni dari APBD dan APBN.
"Ada dua sumber anggaran kita, yang tentunya harus mengikuti kebijakan efisiensi anggaran," ujarnya.
Disebutkan Husin, pihaknya meminta agar kebijakan KPU Pangkalpinang yang masih menyelenggarakan agenda di hotel mewah bisa dikritisi dengan bijak.
"Kalau memang begitu, silahkan langsung di kritik ke KPU Kota Pangkalpinang," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Pangkalpinang Sobarian membantah jika mereka mengesampingkan kebijakan efisiensi anggaran.
"Kami tidak mengesampingkan efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan Pak Presiden Prabowo," katanya.
Menurutnya, FGD yang dilaksanakan di Swiss-Bell Hotel merupakan yang terakhir, karena masih menggunakan anggaran tahun 2024.
"Ini terakhir kali kami adakan rapat dan FGD di hotel," ujarnya.
Untuk anggaran Pilkada Ulang tahun 2025, dia memastikan, 90% kegiatan atau rapat-rapat tidak akan diadakan di hotel-hotel.
"Untuk pilkada ulang nanti karena efisiensi, hanya debat dan Rekapitulasi suara yang dilaksanakan di hotel, selebihnya kami akan laksanakan di kantor-Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang," ucapnya.(RF/E-4)
MEMASUKI hari ketiga Ramadan tahun 2025, mulai terlihat adanya peningkatan aktivitas pembuatan bingkisan atau parsel untuk Hari Raya Idul Fitri.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur tetap menggelar mudik gratis di tengah penerapan kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN/ABPD.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp280 miliar sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Bupati Gowa menekankan pentingnya persiapan yang matang agar penyambutan ini tidak membebani masyarakat dan ASN yang hadir.
PARA kepala daerah ramai-ramai memanfaatkan kesempatan retret untuk bertanya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal kebijakan efisiensi anggaran.
AI dapat digunakan untuk memperkuat rantai pasok keuangan, khususnya untuk UMKM, serta integrasi AI dalam kebijakan moneter, pengawasan regulasi (SupTech), dan infrastruktur pembayaran.
Agenda FGD merupakan upaya mendukung terciptanya ekosistem hidrogen nasional guna mendukung akselerasi transisi energi dalam upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada energi.
"Kewenangan jaksa yang meluas ke ranah penyidikan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegas Pakar Hukum Pidana UISU Indra Gunawan Purba.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengungkapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved