Berita Terbaru Fgd Hari Ini

Indonesia Didorong Jadi Pemimpin Transformasi Keuangan dan Perdagangan Berbasis AI

AI dapat digunakan untuk memperkuat rantai pasok keuangan, khususnya untuk UMKM, serta integrasi AI dalam kebijakan moneter, pengawasan regulasi (SupTech), dan infrastruktur pembayaran.

Ditjen EBTKE Gelar FGD Kupas Tuntas Tantangan Regulasi Hidrogen

Agenda FGD merupakan upaya mendukung terciptanya ekosistem hidrogen nasional guna mendukung akselerasi transisi energi dalam upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada energi.

Kewenangan Jaksa Berlebihan, Pakar Hukum di Sumut Kritisi RUU KUHAP

"Kewenangan jaksa yang meluas ke ranah penyidikan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegas Pakar Hukum Pidana UISU Indra Gunawan Purba.

Miris, di Tengah Efisiensi Anggaran KPU Pangkalpinang Adakan FGD di Hotel Mewah

Pasalnya, di tengah efisiensi anggaran yang mengancam pelaksanaan pilkada ulang di kota itu, KPU Pangkalpinang malah menyelenggarakan focus group discussion (FGD) evaluasi di hotel mewah.

Kepala Otorita IKN Nusantara Ungkap Pos Terdampak Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).

KUHAP Harus Direvisi karena Sudah tidak Sesuai dengan Kondisi Saat Ini

KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengungkapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan

Sikapi Pergeseran Bisnis dari Konvensional (Media Cetak) ke Media Digital

Perkembangan bisnis media saat ini juga dipengaruhi sejumlah platform online yang memudahkan akses bagi masyarakat,

Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Presiden Prabowo untuk Memastikan Transisi Energi Terbarukan Inklusif dan Adil

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, untuk mendapat ruang dalam bauran energi nasional, pengembangan energi terbarukan juga harus diiringi dengan penghentian operasi PLTU. 

Ini Pentingnya Penggunaan RIA dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dengan menggunakan RIA, proses pembuatan kebijakan akan lebih transparan dan berbasis bukti, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi regulasi yang dihasilkan.

Perkuat Wawasan Mahasiswa, UMB Gelar Company Visit dan FGD

UMB menawarkan kesempatan kerja sama untuk penempatan mahasiswa UMB  melakukan magang yang disambut baik pihak manajemen hotel.

Bank Sumsel Babel Galang Dukungan Perbankan untuk Pemberantasan Judi Online

Dalam rangka meningkatkan kesadaran terkait maraknya judi online dan dampak negatifnya terhadap dunia perbankan, Bank Sumsel Babel mengadakan Focus Group Discussion

Libatkan Akademisi Perguruan Tinggi Siapkan Transisi Kepemimpinan Soal Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Hasil kajian, kunjungan kerja, dan kegiatan diskusi yang telah dilakukan UKP diharapkan dapat menjadi input bagi pemerintahan mendatang

HUPI Gelar Diskusi Bahas Konflik Uighur

HUPI menekankan pentingnya peran generasi muda Indonesia dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di kancah internasional.

Perlu Mahkamah Etik Atasi Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara 

Namun, menghadirkan lembaga etik masih perlu pembahasan mendalam. Amin belum bisa berbicara banyak karena pembahasan masih dilakukan. 

PT Timah Sebut Kasus Korupsi Timah, Jadi Bagian Perbaikan Tata Kelola

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi hakikatnya tidak hanya pidana tapi juga memikirkan pemulihan kerugian negara.

Sepakat Tolak UU P2SK, Serikat Pekerja Banten akan Mengadu ke Presiden

SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera

Pengembangan UMKM Butuh Strategi yang Tepat

UMKM sangat memiliki peran penting dalam perekonomian negara Indonesia.

UT Pertahankan Biaya Kuliah Terjangkau Selepas Jadi PTN-BH

PERUBAHAN status Universitas Terbuka (UT) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) tidak serta-merta membuat perguruan tinggi tersebut meningkatkan biaya pendidikan.

Unhan Gelar FGD Kerentanan Indo Pasifik, Bahas Isu Papua hingga Pengungsi Rohingya

Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak tergabung dalam Konvensi Pengungsi 1951. Namun, dengan alasan kemanusiaan, Indonesia tetap membantu pengungsi Rohingnya

Maksimalkan Target Kinerja, BP Batam Gelar FGD Penyusunan LAKIP

Penyusunan LAKIP bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi, serta merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip Good Governance pada instansi. 

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting