Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyakiti nurani. Moeldoko menyebut deklarasi dukungan oleh Satuan Polisi (Satpol) pamong praja (PP) di Garut, Jawa Barat (Jabar), terhadap calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka bukan sebuah pelanggaran.
"Pernyataan Pak Moeldoko itu menyakiti nurani dan etika," kata Cak Imin di Garut, Kamis (4/1).
Cak Imin menekankan seorang aparatur sipil negara (ASN) hingga honorer berseragam di lingkup pemerintahan merupakan wilayah yang harus menjaga netralitas. Bila Satpol PP tidak netral, itu akan sangat membahayakan.
Baca juga: Moeldoko Sebut Satpol PP bukan ASN, Sah Saja Dukung Gibran
"Tentu saja kalau Satpol PP tidak netral gimana, bahayanya ini. Bahayanya pilih kasih. Gambar capres-cawapres yang didukung yang dibiarkan, gambar yang jadi saingan akan diturunkan," ucap Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mengajak masyarakat melawan situasi yang amburadul tersebut. "Ini ya harus dilawan, harus dilawan," tegasnya.
Baca juga: Satpol PP Garut Dukung Gibran, Anies Pertanyakan Sikap Pemerintah
Sebelumnya, Moeldoko menyebut deklarasi dukungan terhadap cawapres Gibran Rakabuming Raka oleh Satpol PP di Garut bukan sebuah pelanggaran. Pasalnya, status Satpol PP belum jelas sebagai pegawai pemerintah.
"Ya memang saya sendiri secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP karena pernah menyampaikan kepada saya. Saya di suatu tempat, apa itu di Semarang kalau tidak salah, mereka menghadap ke saya, menanyakan status mereka seperti apa," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1). (Z-11)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Mengenai usulan Pilkada tak langsung, Sekjen Partai Golkar menilai bahwa keterlibatan representasi masyarakat daerah harus tetap ada.
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
Cak Imin menyatakan 100 Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset bangunan milik negara telah siap beroperasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved