Lemkapi: Polisi Pasti Punya Pertimbangan untuk tidak Menahan Firli

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan penahanan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi menjadi kewenangan penyidik Polda Metro Jaya.

"Penyidik tentu memiliki pertimbangan dan keyakinan dengan tidak menahan Firli Bahuri dan tidak ada aturan yang dilanggar jika sampai saat ini polisi belum melakukan penahanan," ujar EDi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/1).

Ia meyakini sepenuhnya Polda Metro Jaya akan bekerja secara transparan dan memberikan rasa adil kepada masyarakat.

Baca juga: Polisi Periksa Ketua Lemtaki Terkait Dugaan Firli Bahuri Bawa Dokumen Rahasia KPK ke Sidang Praperadilan

"Sepanjang tersangka bersikap kooperatif, tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak menghilangkan barang bukti, tidak ada kewajiban penyidik kepolisian untuk melakukan penahanan," tuturnya

Firli menjadi tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Sementara itu, dalam perkara yang ditangani KPK, Syahrul menjadi tersangka dan telah ditahan. Selain itu, polisi juga menetapkan Firli sebagai tersangka gratifikasi.

Baca juga: Kepala KSP Sebut Presiden Belum Berkirim Surat Soal Pengganti Firli

Kini, Polda Metro Jaya sedang melengkapi berkas pemeriksaan Firli Bahuri setelah sebelumnya dikembalikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk diperbaiki. Hingga kini Polda Metro Jaya belum menahan Firli meski sejumlah pihak sudah mendesak polisi untuk segera menahan mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri itu.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengakui perlu taktik dan strategi untuk menahan seorang tersangka seperti dalam kasus Firli Bahuri.

"Menahan itu gampang kok. Hari ini kalau memang bisa ditahan, ya saya tahan, tapi kan kita perlu taktik dan strategi yang tepat, sehingga nanti kita tidak buang-buang waktu," ucap Karyoto saat Rilis Akhir Tahun Polda Metro Jaya, di Balai Polda Metro Jaya, 28 Desember silam.