Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), dilansir dari beberapa media, telah menyita mobil mewah McLaren MP4, Ferarri California, dan Land Cruiser sport dari tangan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
Namun, kabar penyitaan mobil-mobil mewah dari tangan Sekretaris MA Hasbi Hasan terkait suap pengaturan kasasi KSP Intidana yang disebut melibatkan pengusaha swasta Dadan Tri Yudianto, dibantah keras Tim Penasihat Hukum Dadan Tri Yudianto.
“Kita tidak tahu menahu terkait mobil-mobil mewah dimaksud yang disita KPK dari tangan Sekretaris MA Hasbi Hasan tersebut. Dadan Tri Yudianto tidak pernah memberikan mobil McLaren tipe MP4-12C warna kuning, Ferarri California warnah merah, ataupun Land Cruiser miliknya kepada Sekma Hasbi Hasan,” kata tim penasehat hukum Dadan Tri Yudianto, Rizky Rismawan, Rabu (3/1).
Baca juga: Tanggal Pembelian Mobil McLaren Dadan Tri Diubah
Ditegaskannya, jika disebutkan KPK telah menyita mobil-mobil mewah milik Dadan Tri Yudianto dari tangan Sekma Hasbi Hasan, itu adalah sebuah kekeliruan.
Memang mobil-mobil mewah tersebut kini berada di KPK. Namun mobil-mobil tersebut bukan hasil sitaan dari Hasbi Hasan, melainkan diserahkan/dititipkan oleh Dadan Tri Yudianto, selaku warga negara yang taat hukum, untuk lancarnya proses penyidikan di KPK saat itu, papar Tim PH DTY.
“Mobil-mobil mewah tersebut 9 Januari 2023 lalu telah diantarkan dan diserahkan langsung oleh Dadan Tri Yudianto dan istrinya ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK Jakarta Timur,” jelasnya.
Baca juga: 3 Saksi Akan Dihadirkan dalam Persidangan Hasbi Hasan
Saksi Alland Prima Yozadi, menyampaikan dalam keterangannya, “Mobil mewah McLaren MP4, Ferarri California dan Land Cruiser sport dibeli untuk digunakan dan dipakai Dadan Try Yudanto sendiri”
Sebelumnya, sidang kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa pengusaha swasta Dadan Tri Yudianto dan Sekretaris MA non aktif Hasbi Hasan kembali berlanjut pada 2024.
Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (2/1) dengan agenda saksi-saksi dari Penuntut Umum KPK.
Dari lima orang saksi yang dipanggil KPK, hanya tiga orang yang hadir yaitu Nurlela Kotridyah dan Puji Lestari karyawan Bank BCA, serta Allan Prima selaku sales mobil mewah.
Dalam sidang tersebut, Penuntut KPK mencecar saksi Allan Prima selaku sales mobil mewah terkait pembelian.
Atas kesaksian Nurlela Kotridyah, Puji, Lestari dan Allan Prima tersebut, terdakwa Dadan Tri Yudianto dan terdakwa Hasbi Hasan tidak menyampaikan bantahan dan keberatan atas keterangan yang disampaikan para saksi.
“Majelis, saya tidak keberatan dan tidak ada bantahan,” kata terdakwa Dadan Tri Yudianto.
“Saya tidak keberatan dan tidak ada bantahan yang mulia, karena tidak ada kaitannya,” kata terdakwa Hasbi Hasan.
Selanjut majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan, Selasa (9/1), dengan agenda masih pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum KPK. (RO/Z-1)
Di ulang tahun Irfan Hakim yang ke-50, Raffi Ahmad memberikan hadiah mobil mewah yang tak biasa: Denza D9, sebuah MPV listrik premium.
MANTAN pengacara anak bos Prodia Arif Nugroho, Evelin Dohar Hutagalung (EDH) diduga melakukan penggelapan dan melakukan penipuan untuk mengurus kasus di Polres Metro Jakarta Selatan.
TERDAKWA kasus dugaan korupsi timah, Harvey Moeis, mengaku telah membelikan hadiah untuk sang istri, Sandra Dewi, sebuah mobil mewah bermerek Rolls-Royce senilai Rp15 miliar.
Dua mobil mewah jenis Ferrari dan Mercedes-Benz terlibat kecelakaan di Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (4/7) dini hari.
Hampir seratus motor dan mobil mewah telah disita penyidik
Salah satu cara menikmati Bali adalah dengan berkeliling kota Bali dengan mobil
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
Rapat finalisasi ini menjadi langkah nyata bagi kedua lembaga untuk memastikan administrasi peradilan di Indonesia semakin modern, akuntabel, dan terpercaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved