Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku mendapat informasi soal beberapa Kiai - Kiai PKB yang dibungkam suaranya untuk tidak mendukung dirinya dan Anies Baswedan.
Hal itu pun disampaikan oleh Muhaimin setelah hadir di acara halaqah dan dialog kebangsaan capres dan cawapres RI 2024 Bersama Tokoh Tuban - Bojonegoro.
“Ada operasi di kiai kiai di PKB, supaya tidak bergerak membantu AMIN supaya tidak juga membantu lainnya di pause supaya tidak bantu AMIN “ ujar Gus Imin
Baca juga : Dukungan PKS Energi Positif bagi Anies dan Muhaimin
Namun Muhaimin Iskandar menyampaikan jika para Kiai tersebut tetap bergerak dan mendukung pasangan Anies dan Muhaimin. “Tapi Allhamdulilah mereka tetap bergerak,“ cetusnya.
Disampaikan pula oleh Gus Imin jika para Kiai tersebut ditawari sejumlah uang. "Bahkan kiainya datang ke saya memberitahu. Info berapa duit yang dikasih,“ ungkapnya. (MGN/Z-4)
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, hadir dalam pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved