Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PERTANYAAN jebakan dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Jumat (22/12) lalu disoalkan pada rapat evaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama tiga tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan cawapres, Rabu (27/12).
Tim Hukum Nasional Amin Zaid Mushafi yang hadir dalam rapat evaluasi itu meminta pertanyaan singkatan seperti yang dilontarkan Gibran ke cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar soal SGIE diminta tidak terjadi lagi dalam debat berikutnya.
Menurut Zaid, kalaupun ada kandidat yang menyampaikan pertanyaan singkatan ke kandidat lain, moderator debat harus mengklarifikasi singkatan itu terlebih dahulu. Berkaca pada gelaran debat cawapres lalu, Alfito Deannova dan Liviana Cherlisa justru menganggap pertanyaan Gus Muhaimin ketika mengklarifikasi kepanjangan SGIE ke Gibran sebagai waktu yang terbuang.
Baca juga : Debat Cawapres, KPU Kaji Penambahan Durasi Closing StatementÂ
"Moderator itu adalah orang yang berperan mengarahkan isi debat, jadi tidak semata-mata bekerja sebagai time keeper. Mereka harus bisa memberikan atau mengarahkan materi ke substansi," kata Zaid saat ditemui usai rapat di Kantor KPU RI, Jakarta.
Menurutnya, debat capres atau cawapres bukan sekadar ajang jago-jagoan menjawab istilah teknis. Lebih dari itu, debat adalah sarana bagi pemilih untuk memilih calon pemimpin yang mengerti masalah bangsa secara substantif. Dalam hal ini, publik juga perlu mengerti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kandidat ke kandidat lainnya.
Anggota KPU RI August Mellaz menganggap pertanyaan singkatan yang diajukan kandidat ke kandidat lain sebagai sebuah preseden baru. Oleh karena itu, berkaca dari kejadian tersebut, KPU bakal meminta liaison officer (LO) atau naradamping tiap kandidat untuk memastikan tidak ada pertanyaan singkatan yang dilontarkan saat debat.
Baca juga : Timnas AMIN Minta KPU Larang Pertanyaan Jebakan dalam Debat
Apalagi, KPU telah memastikan seluruh pertanyaan dari tim panelis disusun dan dibacakan secara jelas oleh moderator saat ditanyakan ke kandidat. Kalaupun ada singkatan, KPU memastikan pertanyaan yang disusun panelis mendapat kepanjangannya.
Mellaz juga menyampaikan, jika pertanyaan singkatan keluar lagi pada debat berikutnya, moderator akan mengklarifikasi ke kandidat penanya tanpa mengurangi waktu menjawab kandidat yang ditanya.
"Nanti moderator juga akan bisa sampai arahnya, ambil peran ke sana tanpa mengurangi alokasi waktu yang dimiliki oleh calon presiden atau calon wakil presiden pada saat pelaksanaan debat berlangsung," tandas Mellaz.
Baca juga : Debat Cawapres, Pengamat: Banyak yang Tak Dipahami Gibran
Sebelumnya, pertanyaan seputar SGIE dilontarkan Gibran saat diberi kesempatan bertanya ke Gus Muhaimin. Gibran memulai pertanyaan dengan penegasan bahwa Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Oleh karenanya, Gibran yakin Gus Muhaimin memahami masalah tersebut.
"Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran.
Gus Muhaimin yang memiliki waktu dua menit untuk menjawab lantas kebingungan. Ia menggunakan kesempatan pertama menjawab itu untuk bertanya kepada Gibran kepanjangan dari SGIE. Gus Muhaimin mengaku bahwa dirinya tidak pernah mendengar istilah tersebut.
Menanggapi pertanyaan Gus Muhaimin itu, Gibran kemudian menjelaskan bahwa Indonesia sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah. Sambil membaca contekan di kertas, ia lantas mengungkap bahwa SGIE adalah singkatan dari State of the Global Islamic Economy.
"Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih," pungkas Gibran. (Tri/Z-7)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
evaluasi terhadap pengawasan wisata ekstrem di Tanah Air agar insiden seperti yang dialami turis asal Brasil, Juliana Marins (27), yang jatuh dan meninggal di Gunung Rinjani, tidak terulang.
Jadi tidak hanya mendorong investasi pertanian, tapi juga meningkatkan kinerja pemberian perijinan pertanian.
Sejauh ini sejak diluncurkan pada Selasa (6/5), pelaksanaannya berjalan sesuai agenda.
KPAI menilai perlu evaluasi dan koordinasi harian/mingguan antara SPPG, dinas pendidikan, Kemenag kab/kota, dan satuan pendidikan.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mengevaluasi pemberian perizinan pendirian bangunan baik untuk perumahan maupun pabrik di lahan hijau.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved