Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTANYAAN jebakan dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Jumat (22/12) lalu disoalkan pada rapat evaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama tiga tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan cawapres, Rabu (27/12).
Tim Hukum Nasional Amin Zaid Mushafi yang hadir dalam rapat evaluasi itu meminta pertanyaan singkatan seperti yang dilontarkan Gibran ke cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar soal SGIE diminta tidak terjadi lagi dalam debat berikutnya.
Menurut Zaid, kalaupun ada kandidat yang menyampaikan pertanyaan singkatan ke kandidat lain, moderator debat harus mengklarifikasi singkatan itu terlebih dahulu. Berkaca pada gelaran debat cawapres lalu, Alfito Deannova dan Liviana Cherlisa justru menganggap pertanyaan Gus Muhaimin ketika mengklarifikasi kepanjangan SGIE ke Gibran sebagai waktu yang terbuang.
Baca juga : Debat Cawapres, KPU Kaji Penambahan Durasi Closing Statement
"Moderator itu adalah orang yang berperan mengarahkan isi debat, jadi tidak semata-mata bekerja sebagai time keeper. Mereka harus bisa memberikan atau mengarahkan materi ke substansi," kata Zaid saat ditemui usai rapat di Kantor KPU RI, Jakarta.
Menurutnya, debat capres atau cawapres bukan sekadar ajang jago-jagoan menjawab istilah teknis. Lebih dari itu, debat adalah sarana bagi pemilih untuk memilih calon pemimpin yang mengerti masalah bangsa secara substantif. Dalam hal ini, publik juga perlu mengerti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kandidat ke kandidat lainnya.
Anggota KPU RI August Mellaz menganggap pertanyaan singkatan yang diajukan kandidat ke kandidat lain sebagai sebuah preseden baru. Oleh karena itu, berkaca dari kejadian tersebut, KPU bakal meminta liaison officer (LO) atau naradamping tiap kandidat untuk memastikan tidak ada pertanyaan singkatan yang dilontarkan saat debat.
Baca juga : Timnas AMIN Minta KPU Larang Pertanyaan Jebakan dalam Debat
Apalagi, KPU telah memastikan seluruh pertanyaan dari tim panelis disusun dan dibacakan secara jelas oleh moderator saat ditanyakan ke kandidat. Kalaupun ada singkatan, KPU memastikan pertanyaan yang disusun panelis mendapat kepanjangannya.
Mellaz juga menyampaikan, jika pertanyaan singkatan keluar lagi pada debat berikutnya, moderator akan mengklarifikasi ke kandidat penanya tanpa mengurangi waktu menjawab kandidat yang ditanya.
"Nanti moderator juga akan bisa sampai arahnya, ambil peran ke sana tanpa mengurangi alokasi waktu yang dimiliki oleh calon presiden atau calon wakil presiden pada saat pelaksanaan debat berlangsung," tandas Mellaz.
Baca juga : Debat Cawapres, Pengamat: Banyak yang Tak Dipahami Gibran
Sebelumnya, pertanyaan seputar SGIE dilontarkan Gibran saat diberi kesempatan bertanya ke Gus Muhaimin. Gibran memulai pertanyaan dengan penegasan bahwa Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Oleh karenanya, Gibran yakin Gus Muhaimin memahami masalah tersebut.
"Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran.
Gus Muhaimin yang memiliki waktu dua menit untuk menjawab lantas kebingungan. Ia menggunakan kesempatan pertama menjawab itu untuk bertanya kepada Gibran kepanjangan dari SGIE. Gus Muhaimin mengaku bahwa dirinya tidak pernah mendengar istilah tersebut.
Menanggapi pertanyaan Gus Muhaimin itu, Gibran kemudian menjelaskan bahwa Indonesia sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah. Sambil membaca contekan di kertas, ia lantas mengungkap bahwa SGIE adalah singkatan dari State of the Global Islamic Economy.
"Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih," pungkas Gibran. (Tri/Z-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Selama ini, dinamika keluar masuk atlet Pelatnas di akhir tahun berfungsi sebagai instrumen evaluasi.
Prabowo menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan program prioritas pada periode 2026-2027.
Kemenimipas melakukan evaluasi atas sejumlah kendala yang masih dihadapi sepanjang 2025, baik dalam aspek pelayanan, koordinasi, maupun adaptasi kelembagaan.
Program MBG yang disalurkan oleh SPPG Mutiara Keraton Bogor yang dikelola oleh Jimmy Hantu atau Sujimin berjalan lancar di SMP Negeri 1 Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
TKA pada akhirnya bukan sekadar instrumen teknis melainkan fondasi moral untuk memastikan setiap anak Indonesia dinilai dengan ukuran yang setara.
Mardani juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi menyeluruh, mulai dari sistem pemilihan kepala daerah hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved