Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan Ketua nonaktif Lembaga Antirasuah Firli Bahuri soal komunikasi dengan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu mengaku tidak bisa menjawab rinci pertanyaan karena nomor ponselnya dibajak.
“Sekitar dua bulan lalu yaitu sekitar Oktober 2023, terperiksa (Firli) sudah tidak lagi menggunakan nomor tersebut karena HP terperiksa di-hack atau dibajak,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).
Albertina mengatakan Firli mengaku nomor ponselnya sudah lima kali dibajak. Klaim itu dijadikan alasan ketua nonaktif KPK tidak bisa mengonfirmasi komunikasinya dengan SYL di ponsel saat ditanya Dewas KPK.
Baca juga: Vonis Etik, Dewas Nyatakan Firli tak Mau Bela Diri
“Terperiksa tidak ingat lagi apa yang pernah terperiksa komunikasikan, terperiksa juga tidak ingat kapan terakhir melakukan komunikasi dengan saksi Syahrul Yasin Limpo, karena nomor terperiksa dibajak, semua kontak dan foto di handphone terperiksa hilang,” ucap Albertina.
Persidangan etik masih berlangsung. Vonis etik Firli segera diumumkan ke publik.
Baca juga: Selain Firli, Polisi Periksa 5 Saksi Lainnya di Bareskrim
Firli terkena tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait dengan komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Kedua yakni terkait ketidakjujuran dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Firli tidak mendata sejumlah pemasukan dan utang.
Terakhir yakni soal penyewaan rumah di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan. Persidangan etik digelar maraton dari 14 Desember 2023. (Medcom Z-6)
Khofifah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Albertina mengatakan, umurnya belum menyentuh masa pensiun. Sehingga, dia harus kembali lagi ke instansi asalnya usai purnatugas di Dewas KPK.
ANGGOTA Komisi III DPR Nasir Djamil mengungkapkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK dijadwalkan pekan depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved