Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PASANGAN calon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar disebut hanya memiliki gagasan yang menjadi modal utama dalam meraih kepercayaan publik untuk bisa memimpin nantinya. Pelatih Timnas Amin Ahmad Ali saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (26/12) mengatakan Amin tidak memiliki banyak alat peraga kampanye (APK). Sebab memenangkan kepercayaan publik bukan dengan pertandingan APK tapi dengan gagasan yang lebih baik.
"Kami mau juga memiliki APK yang banyak, tapi kami tidak punya duit. Yang ada kami memiliki gagasan, sehingga kemudian itulah modalnya Mas Anies untuk maju. Karena bagi kami, ini bukan pertandingan APK, pertandingan siapa banyak APK. Tapi pertandingan siapa yang memiliki gagasan lebih baik, sehingga kemudian insyaallah yang kami lakukan akan memperbanyak pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, sehingga kemudian gagasan-gagasan itu bisa sampai ke masyarakat," paparnya.
Pelaporan ke Bawaslu tentang dana kampanye yang dinilai jomplang menurutnya dana tersebut merupakan dana yang dimiliki sebelum kampanye. Sehingga bukan hal aneh dana yang dimiliki senilai yang disampaikan ke penyelenggara pemilu.
Baca juga: Bawaslu: Pemasangan APK di Tiang Listrik Masuk Pelanggaran Pemilu
"Dana Rp1 miliar itu angka yang besar menurut saya, yang dilaporkan dana kampanye itu dalam rekening kampanye saat sebelum daftar menjadi calon presiden. Saya tidak yakin kalau ada orang di republik ini yang membuka rekening dan mengisi uang melebihi Rp1 miliar. Karena saat dilaporkan itu sebelum ada kegiatan kampanye, nah dalam perjalanannya kemudian mengisi, dalam perjalanan kan kemudian dana kampanye itu terdiri sumbangan, ada dalam bentuk uang, ada dalam bentuk barang, APK dan lain-lain. Jangan terlalu baperlah bilang sama teman-teman yang suka lapor-lapor itu," cetusnya.
Dia pun mengkritisi tentang temuan PPATK terkait dengan temuan anggaran janggal. Dalam keterangannya Ali meminta PPATK untuk transparan sehingga tidak hanya menjadi gaduh semata. Sebab hal itu akan mengganggu kualitas demokrasi kita. PPATK diminta untuk segera melakukan penelusuran dan mengumumkan kepada publik.
Baca juga: KPU Larang Capres-Cawapres hingga Timses Bawa Alat Peraga Kampanye
"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan. Sehingga kemudian, PPATK jangan suka buat gaduh, ini bukan kali pertama PPATK melempar isu dan kemudian dia tidak bisa membuktikan itu. Saya minta, PPATK membuktikan apa yang sudah menjadi statement dia. Karena itu nanti akan mengganggu kualitas demokrasi kita," pungkasnya. (Sru/Z-7)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Arif menyebut Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya, terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional.
Kerja-kerja KPK dalam mengusut kasus yang juga melibatkan buronan Harun Masiku semakin menegaskan, bahwa lembaga antirasuah tidak pandang bulu.
Survei LSI terbaru terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Kejaksaan Agung masih lebih dipercaya publik dibanding KPK dan Polri
Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved