Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Jaringan Media Siber Indonesia, Teguh Santosa menyatakan di Indonesia saat ini, ada ancaman bagi kebebasan setelah berbicara dalam alam demokrasi.
Menurut Teguh ancaman itu bukan muncul ketika berbicara, tapi setelah berbicara.
Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Kebebasan Berpendapat Salah Besar
Karena itu, lanjut Teguh, di kalangan aktivis maupun warga yang kritis digunakan istilah-istilah yang berfungsi menyamarkan, ketika mereka berpendapat.
"Istilah-istilah seperti Wakanda dan Konoha pun lahir, yang menggambarkan bahwa kondisi saat ini tak menguntungkan bagi siapapun yang menyinggung tokoh yang terlanjur dianggap merakyat dan populis," ungkap Teguh dalam podcast Narada Syndicate yang dipandu oleh Kusfiardi, Sabtu (23/12),
Baca juga: Revisi UU ITE Landasan Komprehensif untuk Sertifikasi Elektronik
Teguh melanjutkan, persoalan terkait kebebasan setelah berbicara juga ditandai dengan banyak munculnya buzzer-buzzer anonim di dunia digital.
Meskipun, ada juga dari buzzer-buzzer itu yang menggunakan akun asli.
Teguh pun menyatakan, kondisi ini tak bisa dilepaskan dari demokrasi liberal. Dia mengatakan, setelah reformasi semua aspek diliberalisasi, termasuk politik.
Dari liberalisasi politik ini juga, sosok Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai sosok yang dianggap populis dan antitesis para penguasa di masa sebelumnya yang elitis.
"Namun harus diingat, demokrasi itu tidak mengenal Satrio Piningit. Dalam demokrasi, semua orang harus jelas track recordnya. Tak bisa dibikin bubble," ujar Teguh.
Teguh pun mengungkapkan, kondisi semacam ini muncul salah satunya karena banyak pihak menganggap Orde Baru sudah selesai setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan pada 1998.
Setelah itu, Pemilu 1999, Pemilu 2004 maupun Pilkada Langsung dianggap sebagai 'obat' bagi kehidupan bernegara.
"Kita fokus pada pergantian Presiden, tapi kita lupa yang sesungguhnya kita perangi itu kata sifat," pungkasnya. (P-3)
VIRAL istilah Konoha yang makin sering kita dengar di media sosial dan televisi, bahkan sering menjadi bahan roasting warga net seperti platform X. Apa maksudnya?
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved