Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TOTAL temuan awal dari hasil korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba senilai Rp2,2 miliar. Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita bagian dari nilai rasuah itu senilai Rp725 juta.
"Diamankan uang tunai dalam kegiatan ini sekitar Rp725 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan Rp2,2 Miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Desember 2023.
Abdul ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan bersama lima orang lainnya. Yakni, Kadis Perumahan dan Permukiman Pemprov Maluku Utara, Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara, Daud Ismail; Kepala BPPBJ, Ridwan Arsan; ajudan Abdul, Ramadhan Ibrahim; dan swasta, Stevi Thomas.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara Pakai Duit Korupsi untuk Sewa Hotel dan Bayar Dokter Gigi
Sementara satu tersangka lainnya, swasta Kristian Wulsan belum ditahan. Ia masih dalam tahap pemanggilan.
Mereka disangkakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Kasus itu bermula ketika Abdul ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan.
Untuk menjalankan misinya tersebut, Abdul memerintahkan Adnan, Daud, dan Ramadhan. Adapun proyek yang akan dimainkan itu yakni proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara dengan nilai pagu anggaran sebanyak Rp500 miliar.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Resmi Jadi Tahanan KPK
"Pagu anggarannya lebih dari Rp500 Miliar di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo," ujar Alex.
Dari proyek-proyek tersebut, lanjut Alex, Abdul kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, Abdul juga sepakat dan meminta Adnan, Daud, dan Ramadhan untuk memanipulasi progres
pekerjaan.
"Seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan," jelas Alex.
Baca juga : 3 Pejabat Maluku Utara Diterbangkan ke Jakarta
Alex menuturkan di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu, Kristian. Selain itu, Stevi juga telah memberikan uang kepada Abdul melalui Ramadhan untuk pengurusan perijinan pembangunan jalan yang melewati perusahannnya.
Teknis penyerahan uang melalui tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara Abduk dan Ramadhan.
"Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI (Ramadhan) sebagai orang kepercayaan Abdul," kata Alex.
Baca juga : Dua Kali Mangkir, KPK Didesak Jemput Paksa Bos PT Smart Marsindo
Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 Miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi Abdul berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.
"Selain itu, AGK juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara dan temuan fakta ini terus KPK dalami lebih lanjut," ucap Alex.
Alex juga menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan (OTT). Giat itu dilakukan atas dasar adanya laporan dan informasi dari masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara di Provinsi Maluku Utara.
Kemudian, pada Senin, 18 Desember 2023, Tim KPK kemudian memperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang. Yakni, melalui transfer rekening bank ke rekening penampung yang dipegang oleh Ramadhan
"Dari informasi ini, Tim KPK langsung mengamankan para pihak yang diantaranya berada di salah satu hotel di Jakarta Selatan dan di beberapa kediaman pribadi dan tempat makan yang ada di Kota Ternate Maluku Utara," jelas Alex. (MGN/Z-4)
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Badan Bank Tanah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) menjalin kerja sama strategis untuk mendorong hilirisasi industri kelapa di daerah tersebut.
Politikus Partai Gerindra Muhaimin Syarif didakwa memberikan suap sebesar Rp4.477.200.000 secara bertahap kepada mantan Gubernur Malut Abdul Gani.
KPK menggeledah sebuah rumah yang berlokasi di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), terkait dengan kasus Abdul Gani Kasuba (AGK).
KPK bisa melakukan jemput paksa terhadap Komisaris Utama PT Mineral Trobos David Glen Oei (DGO) yang mangkir dari pemeriksaan.
KPK melakukan penyitaan terhadap satu rumah di wilayah Jakarta, hari ini, 11 September 2024. Hunian itu diyakini milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba.
Kasus skandal yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, yang menghebohkan publik beberapa waktu lalu, kini kembali mencuat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved