Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) milik semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut ia lontarkan terlepas dari polemik dasi berwarna kuning yang digunakan Jokowi saat akan bertolak ke Jepang, di Lapangan Halim Perdanakusuma, Sabtu (16/12).
Secara semiotika, banyak yang mengaitkan dasi berwarna kuning itu menjadi sinyal bahwa Jokowi akan bergabung dengan Partai Golkar yang identik dengan warna kuning. Meski begitu, Anggawira menilai Jokowi bukan hanya miliki PDIP karena dia adalah pemimipin negara.
"Tidak ada hubungannya dengan partai apapun. Saya rasa wajar saja Pak Jokowi memakai dasi warna apa saja karena Pak Jokowi milik semua masyarakat Indonesia dan semua partai politik di Indonesia," kata Anggawira yang juga Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran dalam keterangan tertulis, yang dikutip Selasa (19/12).
Baca juga : Indonesia Perkuat Dekarbonisasi
Anggawira juga menilai wajar jika muncul pendapat yang menilai Jokowi akan bergabung dengan Golkar. Terlebih hubungan Jokowi dengan PDIP yang dikabarkan sempat merenggang beberapa waktu lalu. Lebih lanjut Anggawira juga menyayangkan PDIP kerap menyebut Jokowi sebagai petugas partai.
Baca juga : Presiden Jokowi Ajak ASEAN-Jepang Jalin Kemitraan Komprehensif Strategis
"Secara tidak langsung pernyataan PDIP yang menyebut Pak Jokowi sebagai petugas partai men-downgrade Pak Jokowi. Sebagai kepala negara, wajar Pak Jokowi mengayomi semua masyarakat termasuk partai politik dan bukan hanya satu partai saja," katanya menjelaskan.
Hingga saat ini memang belum ada pernyataan perihal bergabungnya Jokowi ke salah satu partai maupun tetap di PDIP. Namun, secara tersirat Jokowi mengeluarkan candaan yang membuat indikasi ia bergabung dengan salah satu partai berwarna kuning.
Meski awalnya didukung PDIP, namun sejarah mencatat, banyak partai yang mendukung Jokowi hingga saat ini. Hubungan Jokowi dengan PDIP dimulai pada sekitar tahun 2004. Kala itu, alumni Fakultas Kehutanan UGM itu menduduki posisi salah satu pengurus DPC PDIP Solo. Pada itu pula Jokowi mengenal FX Hadi Rudyatmo dan hubungan keduanya berlanjut saat dipercaya PDIP dan PKB dan terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo tahun 2005.
Selang tujuh tahun kemudian, pesona Jokowi menarik perhatian tokoh nasional seperti Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla. Keduanya, meminta Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, atau saat Jokowi masih menyisakan sekitar tiga tahun lagi masa jabatan di Solo. Diusung PDIP dan Gerindra, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada DKI 2017 bersama pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama.
Nama Jokowi kian melesat hingga namanya masif dikabarkan sebagai salah satu kandidat calon presiden 2014. Akhirnya Jokowi maju sebagai calon presiden bersama Jusuf Kalla sebagai calon wakil presidennya yang diusung oleh PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem. Ia pun terpilih setelah menang melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan perolehan suara 53,15%.
Jokowi lalu kembali terpilih di Pilpres 2019 bersama wakilnya Ma'ruf Amin melalui dukungan PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI dan PBB. Jokowi kembali bertarung melawan Prabowo yang diduetkan bersama Sandiaga Uno dan memenangkan Pilpres dengan hasil perolehan suara 55,5%. (Z-8)
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved