Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengajak ASEAN-Jepang untuk mengimplementasikan kemitraan komprehensif strategis. Kemitraan strategis, menurut presiden dibutuhkan sebagai modal untuk memperkokoh hubungan di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini.
Presiden menyebut, kemitraan ASEAN-Jepang selama 50 tahun telah meraih banyak capaian dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, mendekatkan masyarakat, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan.
"Sehingga harus direalisasikan dalam bentuk kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendanaan infrastruktur, transisi energi, transformasi digital, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok," ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang yang digelar di Hotel The Okura, Tokyo, pada Minggu, (17/12).
Baca juga: Presiden Jokowi Hadiri KTT Perayaan 50 Tahun ASEAN-Jepang
Presiden juga mengatakan bahwa kemitraan ASEAN-Jepang harus berorientasi masa depan. Untuk itu, ASEAN berharap Jepang sebagai salah satu mitra paling aktif dapat terus menjadi trusted partner dalam mewujudkan Asia Timur dan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang tangguh dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
"Kita semua bertanggung jawab menjaga kedamaian, stabilitas dan inklusivitas kawasan melalui penguatan habit of dialogue and cooperation," ungkap Presiden.
Baca juga: Bertemu PM Jepang, Jokowi Bahas MRT hingga Palestina
Presiden pun berharap kemitraan ASEAN-Jepang juga dilandasi pernyataan visi bersama dan rencana implementasi yang akan dihasilkan dari KTT ini. Tidak hanya itu, hasil KTT ini juga diharapkan dapat mendukung visi Komunitas ASEAN 2045.
"Saya berharap this new generation partnership dapat menjadi jangkar bagi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas kawasan kita bersama," ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam KTT Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi. (Z-10)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved