Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dicecar soal makam 13 korban penghilangan paksa pada 1998 saat debat capres beberapa hari lalu. Dalam perdebatan itu, Prabowo dinilai tak mampu memberikan jawaban.
"Pak Prabowo nggak bisa menjawab 'mati kutu'," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Benny Rhamdani, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu, pertanyaan capres Ganjar Pranowo soal penculikan aktivis 98 tersebut sudah tepat. Pasalnya, Prabowo diduga berperan dalam peristiwa itu.
Baca juga : Anies Ungkap Perjanjian dengan Prabowo saat Jadi Gubernur DKI Jakarta
Dia pun menyinggung soal Tim Mawar yang dikaitkan sebagai dalang penculikan aktivis 98. Menurut dia, Prabowo adalah penanggung jawab tim mawar.
Baca juga : Di Pilpres 2024, Debat Bisa Beri Pengaruh Besar pada Elektabilitas Capres
"Penculikan oleh tim mawar sudah ada pengadilan militer, Pak Prabowo sebagai penanggung jawab tim mawar dipecat melalui pengadilan militer. Jadi, pernyataan itu wajar disampaikan kepada Prabowo. Kalau dia tidak mengakui, dia kan tinggal sebut saja siapa pelakunya. Prabowo tinggal 'tunjuk hidung'," tutur Benny.
Menurut dia, Prabowo seharusnya bisa menunjuk orang-orang yang terlibat, bukan menghindari pertanyaan soal pelanggaran HAM. "Sederhananya, dia kan bisa meminta maaf kepada masyarakat, kepada keluarga korban," ujar Benny.
Benny menilai sikap Prabowo menunjukkan tidak ada rasa empati kepada keluarga korban, yang telah kehilangan anak maupun saudaranya dalam tragedi 26 tahun silam.
"Tidak ada sedikitpun empati Prabowo kepada korban, inilah karakter Prabowo sebenarnya. Bahkan, dengan enteng dia mengatakan, apa beda (kematian para aktivis) dengan orang yang hilang di pasar," ujar Benny.
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani tak masalah Prabowo dicecar pertanyaan mengenai pelanggaran HAM pada debat perdana beberapa waktu lalu. Dia menilai pertanyaan itu merupakan topik musiman.
Prabowo memang kerap dicecar serupa pad Pilpres 2014 dan 2019. "Ya kan tadi disampaikan, itu kan pertanyaan lima tahunan kalau saya bilang ya," kata Rosan di Kantor KPU, Selasa, 12 Desember 2023.
Menurut dia, sangat subjektif bila ada anggapan pertanyaan itu masih penting dan relevan. Dia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya. (Z-8)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
PEMERINTAH mematangkan persiapan menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, salah satunya soal tarif dagang. Itu dibahas saat pertemuan Prabowo
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 70 tokoh penggerak gizi dan ketahanan pangan nasional. Itu termasuk jajaran Polri serta tokoh masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Preaiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan rampung hingga akhir 2026.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved