Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut kasus dugaan kebocoran data pemilih oleh peretas Jimbo sedang diinvestigasi oleh Mabes Polri. Kendati demikian, anggota sekaligus Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menyebut belum dapat memastikan apakah sumber kebocoran data itu berasal dari pihaknya.
Proses investigasi dilakukan setelah KPU berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Mabes Polri.
"Belum bisa disimpulkan apakah (yang bocor) itu data KPU atau bukan," kata Betty saat dikonfirmasi, Rabu (13/12).
Baca juga: Soal Sumber Kebocoran Data DPT, Bawaslu: Kalau bukan KPU, Dukcapil
Ia mengatakan beberapa pihak sudah diambil keterangan oleh kepolisian. Sementara proses investigasi dilakukan Mabes Polri, ia menyebut BSSN berperan dalam proses mitigasi. Dalam hal ini, BSSN membantu pengawalan sistem informasi yang dimiliki oleh KPU, termasuk Sidalih.
"Karena masih diinvestigasi dan memerlukan waktu untuk mencari siapa hacker-nya, seberapa banyak, kapan, bagaimana, itu kita lihat dan belum bisa disimpulkan," ujarnya.
Baca juga: Data Pemilih Bocor, Kominfo Dapat Jatuhkan Sanksi ke KPU
Menanggapi tudingan publik bahwa KPU tidak kompeten menjaga data pribadi masyarakat, Betty membantahnya. Ia memastikan KPU sangat serius. Ia bahkan menganalogikan KPU sebai sebuah rumah yang selalu dijaga dan memiliki perangkat pengaman seperti pagar, kunci, serta gembok.
"Lalu ada maling yang mau masuk ke dalam, itu kita usahakan, sebisa mungkin untuk kita jaga. Jadi, mudah-mudahan dengan bantuan tim satgas, semua dapat melindungi data yang dimiliki oleh KPU," tandasnya.
Dugaan peretasan yang dilakukan peretas anonim Jimbo pertama kali diketahui oleh KPU pada 27 November. Jimbo mengeklaim telah meretas laman kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih. Sebanyak 500 ribu sampel data dibagikannya lewat BreachForums, laman yang digunakan untuk jual beli hasil peretasan. (Z-11)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
Daripada sekadar mengubah aturan atau merevisi UU Pemilu dan Pilkada, lebih bagus kebiasaan parpol itu bisa diubah dengan mendengarkan aspirasi konstituen atau calon pemilih.
Selain permasalahan ketidaksinkronan data, ada beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu namun belum ditindaklanjuti.
Agar dilakukan pengawasan melekat pada saat pleno Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
Temuan itu, kata dia, ditemukan baik yang ada di dalam satu TPS (tempat pemungutan suara), antar-TPS, antardesa hingga antarkecamatan.
KPU masih memutakhirkan data pemilih yang akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Banyak kasus kebocoran data terjadi bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga akibat kelalaian individu dalam menjaga informasi pribadi.
Mengenai barang bukti apa saja yang diserahkan, Agus belum bisa membocorkannya. Namun ia menyebut pihakn Bareskrim telah bergerak cepat melakukan pemeriksaan.
Presiden Donald Trump menegaskan bahwa tidak ada informasi rahasia yang bocor dan menyebut Signal sebagai "teknologi terbaik untuk saat ini."
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tengah melakukan investigasi terhadap dugaan peretasan yang berdampak pada kebocoran data internal pegawai.
Di tengah meningkatnya kasus kebocoran data, semakin banyak orang mencari aplikasi transfer uang ke luar negeri yang hemat biaya sekaligus menjamin keamanan transaksi.
Salah satu tantangan terbesar dalam keamanan siber adalah terkait dengan proses IT, yang melibatkan berbagai tahap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved