ILDES: Ungkapan Agus Rahardjo Rentan Terjerat Pasal UU ITE 

DIREKTUR Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES), Juhaidy Rizaldy menyebut ungkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, soal intervensi presiden dalam kasus KTP yang menjerat Setya Novanto dinilai tendensius dan rentan terjerat pasal UU ITE. 

Menurutnya, pernyataan tersebut memicu kegaduhan mengingat Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik. 

"Pernyataan itu harus dikonfirmasi ke lingkungan Istana, karena pak Agus sebut Presiden bukan sebagai Jokowi pribadi, melekat muruah kelembagaan di situ, jadi harus dikonfirmasi secara jelas," kata Juhaidy, Sabtu (2/12). 

Baca juga: Presiden Diminta Terbuka tentang Intervensinya kepada KPK

Juhaidy menilai intervensi presiden sulit dilakukan, karena kedudukan KPK saat itu adalah lembaga independen yang tidak masuk dalam rumpun eksekutif. 

Juhaidy juga mempertanyakan heran kenapa Agus baru membongkar informasi tersebut saat Pemilu 2024 tersisa beberapa bulan lagi. 

Baca juga: Pemanggilan Agus Rahardjo oleh DPR Diharapkan tak Hanya Gimik

"Pak Agus ini mantan Ketua KPK, pejabat yang sangat disegani pada saat itu, kenapa baru sekarang dan di tahun politik juga diungkapkan soal hal itu, publik bertanya-tanya. Apakah itu benar atau tidak," ungkap dia.

"Jadi ada berbagai peristiwa yang diduga dihubung-hubungkan satu dengan yang lain. Dan hal ini berbahaya bagi citra Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," ucap Juhaidy. 

Terpisah, dosen hukum Universitas Trisakti Radian Syam mengingatkan supaya masyarakat lebih selektif dalam memilah informasi dan jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar tanpa verifikasi. Memasuki masa kampanye, kata Radian, semua pihak dinilai memiliki andil demi mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur, adil, dan berkualitas. 

“Saya pun yakin rakyat sudah dewasa dan cerdas, tahu mana berita atau isu yang hoaks atau menghasut dan mana berita yang membangun. Harusnya semua pihak menjaga ucapannya dan integritasnya dengan menjaga setiap keilmuannya agar Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang damai,” kata dia.

“Pemilu bukan ajang menghasut namun pemilu media dalam membangun bangsa” sambung Radian. (RO/Z-7)