Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PULUHAN pengurus dari sejumlah organisasi advokat di Tanah Air satu suara menyikapi pemilihan umum presiden (pilpres) 2014 mendatang.
Mereka yang tergabung dalam Organisasi Advokat Indonesia (OAI) menyatakan dukungan untuk terlaksananya pemilu yang adil tanpa kecurangan dan menekankan setiap advokat untuk menjunjung tinggi prinsip nonpartisan.
Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang, mengatakan muncul kekhawatiran karena ada sebagian advokat atas nama profesi mereka dan organisasi memobilisasi massa untuk mendukung pasangan presiden tertentu.
Baca juga: Tim Hukum Nasional Bersumpah Cegah Kecurangan Pemilu untuk Amin
Menurut Juniver, langkah politik seperti itu dipandang oleh OAI berisiko dan berpotensi memunculkan polarisasi, padahal advokat adalah organisasi dan profesi yang mulia dan terhormat.
"Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada maksud dari deklarasi ini untuk melarang advokat terlibat di dunia politik," ujar Juniver di acara deklarasi Pernyataan Sikap Organisasi Advokat Indonesia Bersatu untuk Pemilu Jurdil, Jakarta Pusat, Senin (27/11).
"Bahwa banyak teman-teman advokat yang berhasil menjadi politisi tetapi jangan membawa-bawa profesi dan nama organisasi ini apalagi sampai dalam bentuk pengerahan massa. Karena apa? Advokat itu terkandung tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi kehakiman jadi harus independen," imbuhnya.
Lanjut Juniver, prinsip nonpartisan yang harus selalu dijunjung organisasi advokat memilki makna organisasi advokat sebagai bagian kekuasaan kehakiman bersikap netral, tidak memihak, dan tidak melakukan perbuatan diskriminatif dan/atau mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024.
Baca juga: Perkuat Pengawasan Partisipatif Publik untuk Tangkal Kecurangan Pemilu
Ditekankan juga organisasi advokat harus berupaya dan berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu demokratis, tanpa kekerasan, dan kecurangan. Karenanya, Organisasi Advokat mendukung partisipasi penuh warga negara dalam proses pemilu yang jujur dan adil.
Para Advokat Peduli Hukum di Indonesia
Sementara itu, Luhut MP Pangaribuan dari Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) menyatakan pertemuan pada kegiatan deklarasi ini untuk menunjukkan pihaknya perduli terhadap hukum di Indonesia, khususnya pada masa kampanye ini. Bahwa apapun kegiatan kampanye hukum tidak boleh diabaikan.
Baca juga: Penyalahgunaan Kewenangan Pj Kepala Daerah Berpotensi Konflik Kepentingan
"OAI di sini bersatu untuk satu suara yaitu bahwa hukum harus menjadi acuan termasuk dalam perhelatan pemilu. Hukum itu tidak boleh jadi mainan dan jadi faktor legitimasi," tukasnya.
Organisasi advokat, kata dia, bukan organisasi massa dan bukan pula organisasi politik, melainkan organisasi profesi. Karena itu jika ada mobilisasi massa untuk dukung-mendukung paslon atas nama organisasi advokat sama saja dengan tindakan merendahkan organisasi ini. "Sikap seperti itu menghina kita sendiri, menghina teman-teman advokat," kata Luhut.
Tampak hadir dalam acara deklarasi tersebut di antaranya yakni, Palmer Situmorang, Teguh Samudera, Susilo Lestari, Zakirudin Chaniago, Darson Lubis, Ranto Simanjuntak, Bobby R Manalu, Tommy Sugih, dan Saor Siagian. (RO/S-4)
ATRAKSI (Asosiasi Tari dan Koreografer Seluruh Indonesia) secara resmi diluncurkan sebagai wadah profesional yang mewadahi memayungi para seniman tari dan koreografer
MENTERI Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menerima audiensi para konten kreator di Hotel Borobudur
Empat asosiasi perumahan nasional mendukung program tiga juta rumah mendirikan sekretariat bersama bernama Gasperr
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Asosiasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan konsultasi dan pendampingan hukum bagi UMKM.
Bagi travel biro haji dan umrah yang menyalahi aturan serta membuat jemaah merugi, maka pihak Amphuri akan memberi sanksi yang tegas.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved