Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengakui mengembalikan kepercayaan publik adalah beban yang berat. Oleh karena itu, ia bakal mengumpulkan semua pimpinan untuk membahas rencana kerja ke depan agar kinerja dan citra lembaga antirasuah bisa kembali baik.
"Ada tugas berat yang diberikan kepada kami. Sebelumnya (saya) sebagai wakil ketua, kemudian dengan segala dinamika berkembang, teman-teman sudah tahu seperti apa situasi dihadapi KPK, sampai tiba pada titik seperti ini," ujar Nawawi usai dilantik sebagai Ketua sementara KPK di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Saat ditanya terkait langkah konkret yang akan dilakukan ke depan, Nawawi hanya menjelaskan bahwa sistem kerja pimpinan KPK adalah kolektif kolegial. Artinya, semua suara dan masukan komisioner akan dipertimbangkan.
Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara
"Dalam rapat pimpinan kita berbincang mengenai segala hal yang harus kita lakukan dalam dan menjadi skala prioritas kita karena banyak menyikapi situasi yang dihadapi komisi pemberantasan korupsi," terangnya.
"Yang terpenting ya itu tadi, bagaimana memulihkan tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat kepada KPK."
Baca juga: Nawawi Dinilai Tiada Beda dengan Firli
Nawawi resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Ketua sementara KPK masa jabatan 2019-2024 untuk menggantikan Firli Bahuri yang tersangkut kasus dugaan pemerasan. Pelantikan Nawawi didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 119/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Ketua KPK dan Pengangkatan Ketua Sementara KPK masa jabatan 2019-2024. (Z-11)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved