Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengakui mengembalikan kepercayaan publik adalah beban yang berat. Oleh karena itu, ia bakal mengumpulkan semua pimpinan untuk membahas rencana kerja ke depan agar kinerja dan citra lembaga antirasuah bisa kembali baik.
"Ada tugas berat yang diberikan kepada kami. Sebelumnya (saya) sebagai wakil ketua, kemudian dengan segala dinamika berkembang, teman-teman sudah tahu seperti apa situasi dihadapi KPK, sampai tiba pada titik seperti ini," ujar Nawawi usai dilantik sebagai Ketua sementara KPK di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Saat ditanya terkait langkah konkret yang akan dilakukan ke depan, Nawawi hanya menjelaskan bahwa sistem kerja pimpinan KPK adalah kolektif kolegial. Artinya, semua suara dan masukan komisioner akan dipertimbangkan.
Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara
"Dalam rapat pimpinan kita berbincang mengenai segala hal yang harus kita lakukan dalam dan menjadi skala prioritas kita karena banyak menyikapi situasi yang dihadapi komisi pemberantasan korupsi," terangnya.
"Yang terpenting ya itu tadi, bagaimana memulihkan tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat kepada KPK."
Baca juga: Nawawi Dinilai Tiada Beda dengan Firli
Nawawi resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Ketua sementara KPK masa jabatan 2019-2024 untuk menggantikan Firli Bahuri yang tersangkut kasus dugaan pemerasan. Pelantikan Nawawi didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 119/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Ketua KPK dan Pengangkatan Ketua Sementara KPK masa jabatan 2019-2024. (Z-11)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai kuota haji khusus.
KPK mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.
Para penyelidik dan penyidik baru diingatkan untuk menjaga kolaborasi antarsumber daya di KPK.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved