Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemilihan Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan membawa perbaikan bagi lembaga antirasuah tersebut. Kinerja komisioner itu diyakini sama saja dengan Firli Bahuri.
"Kami tetap dalam posisi yang melihat Nawawi dan komisioner lain kualitas integritasnya sama dengan Firli Bahuri, sampai dia bisa membuktikan sebaliknya," ujar Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Senin (27/11).
Penilaian itu disematkan karena Nawawi merupakan salah satu pimpinan yang turut mendepak sejumlah pegawai KPK berintegritas beberapa tahun lalu. Menurutnya, Nawawi bukanlah jawaban. Semua komisioner yang menjabat saat ini harus dicopot agar KPK bisa sehat kembali.
Baca juga: Pemerasan Firli terhadap SYL Diyakini Dilakukan Berkali-kali
"Kami IM57 tetap konsisten bahwa seluruh pimpinan KPK harus dievaluasi. Mereka semua pelaku penyingkiran rekan-rekan 57 pegawai KPK," ujar Praswad.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum mengembalikan muruah KPK dengan menunjuk Nawawi sebagai pengganti sementara Firli. Apalagi, kata Praswad, belum ada keputusan untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menjadi masalah utama dalam pemberantasan korupsi saat ini.
Baca juga: Anies Tuding Aturan Internal KPK Terlalu Longgar
"Yang bisa dilakukan oleh Presiden di masa-masa terakhir jabatannya untuk menyelamatkan KPK adalah mengembalikan KPK menjadi lembaga independen di luar eksekutif sebagaimana tercantum di dalam UU 19 tahun 2019. UU 19 tahun 2019 harus direvisi sekarang," tegasnya.
Presiden Jokowi menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK Sementara. Nawawi ditunjuk menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara karena tersangkut kasus pemerasan. (Z-11)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved