Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH menyandang status sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, Ketua KPK Firli Bahuri seharusnya tunduk terhadap aturan untuk segera mundur sebagai pucuk pimpinan di KPK. Calon wakil presiden KPP Muhaimin Iskandar saat ditemui Jakarta mengatakan UU telah mengatur setiap penjabat publik yang tersandung masalah hukum untuk melepaskan jabatannya dan fokus pada prosea hukumnya.
"Ya pasti mundurlah, wong undang-undangnya begitu, nanti ada keppres menonaktifkannya," ujarnya, Jumat (24/11).
Pria yang juga wakil ketua DPR ini menekankan untuk semua pihak menghormati semua proses hukum. Proses hukum yang menetapkan Firli menjadi tersangka tetap harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah sekaligus membuktikan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Baca juga: Ini Alasan Polda Metro Tak Tangkap dan Tahan Firli Bahuri
"Kita menghormati semua proses hukum dan kita bersyukur hukum tegak di tanah air tidak pandang bulu. Kita hormati proses hukum yang berlaku dan kita prihatin dengan peristiwa seperti itu," ungkapnya.
Firli diduga menerima suap dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang terseret kasus dugaan korupsi di kementeriannya. Sebagai ketua lembaga antirasyah Firli diduga melakukan praktik suap dengan melakukan pertemuan langsung dengan Syahrul yang saat itu calon tersangka. (Sru/Z-7)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved