Wapres Pemerintah Tak Intervensi Kasus Firli Bahuri

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Pemerintah mengikuti koridor hukum.

"Pemerintah tidak akan intervensi, silahkan koridor hukum berjalan mestinya," ujar Ma'ruf disela kunjungan kerja ke Athena, Yunani, Jumat (24/11).

Wapres berharap proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait desakan mundurnya Firli dari Ketua KPK, Wapres menyerahkan kepada aparat penegak hukum. "Kita serahakan saja sesuai dengan proses hukumnya seperti apa," terangnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka pada Firli Bahuri atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL, Rabu (22/11) malam.

Kasus ini berawal ketika ada aduan masyarakat masuk ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan yang dialami Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan KPK pada 12 Agustus 2023.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahu 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani