Firli Bahuri Harus Angkat Kaki dari KPK

RUU APBN 2026, Legislator Ingatkan Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Negara

Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.

Kenaikan Gaji DPR Bertentangan dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.

Anggota DPR Sebut RUU KUHAP Masih dalam Pembahasan Tim Perumus dan Sinkronisasi

Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut. 

Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR

SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.

Wakil Ketua DPR Dukung Prabowo Tertibkan Ribuan Tambang Ilegal

DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.

Keputusan Pemda Menambah Pajak untuk Tingkatkan PAD Cenderung Timbulkan Masalah Baru

Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.

KPK: Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Tergantung Keterangan Saksi

Budi mengatakan, keterangan saksi akan diperkuat dengan bukti yang didapat KPK. Sebagian bukti ditemukan penyidik melalui proses penggeledahan.

Kasus Korupsi Bansos, KPK Cegah Rudijanto Tanoesoedibjo ke Luar Negeri

KPK resmi mencegah Komisaris PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), untuk bepergian ke luar negeri.

KPK Tetapkan 3 Orang dan 2 Korporasi Tersangka Korupsi Bansos

KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.

Tanggapi Kasus Penanganan Korupsi di Kemensos oleh KPK, Gus Ipul Beri Ultimatum ke Bawahannya

Ia menekankan bahwa setiap anggaran yang diamanahkan untuk menyukseskan program-program Kementerian Sosial harus digunakan secara transparan dan kredibel.

Komisi III DPR Atur Jadwal dengan KPK Bahas Revisi KUHAP

Dia memastikan KUHAP baru tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dipastikan tidak berkurang.

Negara Rugi Rp200 Miliar Imbas Korupsi Penyaluran Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.

Membangun Platform Fiskal Zakat-Pajak: dari Retorika ke Kebijakan

Malabahasa di Hari Merdeka

Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka: Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia