Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BELUM diberhentikannya Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) semakin meneguhkan lemahnya budaya malu dan pertanggungjawaban moral para pejabat publik yang terseret kasus hukum khususnya tipikor.
Pakar hukum sekaligus aktivis anti korupsi Herdiansyah Hamzah menegaskan seharusnya Presiden Joko Widodo mengambil ketegasan untuk memberhentikan Eddy sebagai pembantunya. Sebab Jokowi pasti paham dengan minimnya rasa malu dan enggan meletakan jabatan para pembantunya saat berurusan dengan kasus hukum.
"Jokowi pasti sangat paham dengan kultur ini. Maka kalau dari yang bersangkutan tidak mau meletakan jabatannya maka Jokowilah yang mencopot jabatan itu," cetusnya, Rabu (22/11).
Baca juga : Wamenkumham Didesak Mundur dari Jabatannya Dikhawatirkan Pengaruhi Penyidik KPK
Jika dibandingkan sikap tersangka Syahrul Yasin Limpo yang segera mengundurkan diri karena menjaga harga dirinya (pengaruh primordial), Eddy seharusnya lebih dari itu sebab dia sebagai figur yang paham hukum.
Baca juga : Wamenkum HAM Kabur Menghindar dari Wartawan DPR
"Jadinya ironi karena dia paham hukum. Dalam hukum itu ada yang berbunyi etika hukum tanpa moralitas tidak ada gunanya hukum itu. Dia pasti paham betul itu," ungkapnya.
Tingkat kepentingan seorang pejabat mundur dari jabatannya ketika menghadapi kasus hukum untuk mengedepankan dua hal. Pertama agar yang bersangkutan bisa lebih fokus menyelesaikan persoalan hukumnya. Kedua agar menghilangkan psiko hirarki agar tidak yang menghalangi proses penyidikan dari jabatan yang tersangka miliki.
"Dia punya jabatan dan kalau jabatan yang melekat dia punya kewenangan untuk tawar menawar. Jadi dia masih punya power yang membut dia sulit objektif kalau dia masih pegang jabatan," paparnya.
Sementara itu anggota anggota koalisi sekaligus TPN GP Muhamad Mardiono mengatakan masalah yang dihadapi Eddy merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan sikap yang tegas dari pemerintah.
"Ini persoalan serius, sebagaimana yang ditanggapi oleh Pak Ganjar, yang disampaikan bahwa ini penegakan hukum ini yang harus dinaikkan, tidak boleh kemudian semakin melemah. Bahwa banyaknya ada penjabat-penjabat negara yang terlibat kasus hukum,m ini intropeksi buat bangsa Indonesia, karena itu hukum harus kita suarakan. Jadi bukan kemudian ada orang mengemukakan tentang penegakan hukum, tetapi malah menjadi kontroversi, itu berarti tidak berpihak terhadap penegakan hukum. Jadi bagi kami penegakan hukum adalah harga mati," jelasnya.
Eddy yang juga pakar hukum dan cukup dekat dengan Mahfud MD untuk bisa berlapang dada untuk menghadapi proses hukumnya tanpa ada intervensi.
"Kita harus menghormati, yang bersangkutan adalah praduga tak bersalah. Tetapi kemudian kasus terjadi juga dengan tokoh lain. Jadi bukan hanya pak wamenkumham, termasuk juga ada pejabat-pejabat yang lainnya, yang menghadapi kasus-kasus hukum serupa," tukasnya. (Z-8)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan protes atas keputusan majelis hakim yang menolak dakwaan perintangan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved