Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menargetkan dana desa yang betul-betul bermanfaat. Jangan sampai anggaran itu dimakan oknum karena proses birokrasi.
"Anggaran desa diharapkan seperti hujan turun langsung ke tanah. Tidak dari langit lewat genteng, talang-talang, waktu ke tanah tinggal 30 persen," kata Cak Imin dalam dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11).
Cak Imin mengatakan hal itu membuat pekerjaan rumah bagi pihak terkait termasuk institusi pendidikan. Mereka harus melahirkan kepala-kepala desa yang berintegritas.
Baca juga:
> Diduga Korupsi Dana Desa, Kejari Garut Tangkap Mantan Kades Perempuan
> Ditjen Bina Pemdes Dorong Belanja Desa Tepat Potensi dan Sasaran
"Aparatur kepala desa harus betul-betul disiapkan, tugas kita seperti universitas seperti lulusan Muhammadiyah bisa jadi pelaku pembangunan yang jadi contoh," ujar dia.
Cak Imin menekankan pentingnya dana desa yang diterima seutuhnya. Anggaran itu berguna untuk membangun desa sesuai program yang telah dicanangkan.
"Pembangunan di desa dari pengalaman tujuh tahun terbukti mengalami percepatan yang dahsyat apalagi anggaran, sistem, dan arahannya lebih detail dari pemerintah pusat ke daerah," ucap dia. (Z-6)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved