Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PUSAT Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menilai sinyal dukungan yang diberikan ribuan aparat dan kepala desa "Desa Bersatu" sebagai bentuk mobilisasi dukungan. Puskapol UI menilai gaya mobilisasi aparat desa merupakan salah satu praktik yang dijalankan semasa rezim Orde Baru (Orba).
Direktur Puskapol UI, Hurriyah, mengungkapkan upaya sejenis yang dilakukan saat ini bisa mengancam demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Menurutnya yang terjadi saat ini adalah momen kemunduran dari demokrasi yang sudah terwujud.
"Kerugian terbesarnya tentu saja pada erosi demokrasi kita. Kita sudah jelang 2024, bukannya menjadi momentum demokrasi kita semakin terkonsolidasi, tapi justru malah setback, balik lagi ke era otoritarian," kata Hurriyah dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga: Perangkat Desa Beri Dukungan ke Prabowo-Gibran, Ini Respon Puan Maharani
Menurutnya, di era Orde Baru pemerintahan di tangan Soeharto juga bersifat "monoloyalitas" dengan mobilisasi aparat negara. Bukan hanya aparat keamanan, aparat desa pun menjadi salah satu unsur penting untuk dimobilisasi.
"Itu berdampak serius pada kekuasaan yang sentralistik dan menjadi sangat hegemonik. Dia bisa mempengaruhi, menjangkau, hampir semua institusi politik dan pemerintahan," kata Hurriyah.
Baca juga: Apdesi Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran, Pengamat: Ini Nekat!
Dengan tangan-tangan yang menjamah sampai tingkat terkecil pemerintahan, rezim Orde Baru bisa melanggengkan kekuasaannya dengan digdaya.
"Nah ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kemudian demokrasi kita yang hari ini posisinya menurut para sarjana politik dan berbagai lembaga pengindeks demokrasi sudah mengalami backsliding, penurunan gitu ya, mengalami erosi justru menjadi semakin parah," ungkap Hurriyah.
Ia menilai, upaya ini terlihat sedang dilakukan Presiden Joko Widodo yang ingin menjaga kepentingannya melalui Gibran.
Hurriyah mengatakan, sinyal dukungan yang diberikan ribuan aparat desa itu tak datang tiba-tiba. Fenomena itu harus dibaca melalui serangkaian pertemuan antara organisasi perangkat desa dengan Jokowi.
Misalnya, dalam hal membahas aspirasi-aspirasi desa yang dapat dijadikan kebijakan populis penguasa seperti kenaikan dana desa. Fenomena itu pun, menurut Hurriyah, tak bisa dilepaskan dari manuver Jokowi yang aktif menemui organisasi relawan jelang akhir masa jabatannya.
Sebelumnya diberitakan, organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran. (RO/Z-7)
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan membuka secara resmi Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 26 Juli 2025.
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun penyerapan tenaga kerja di KEK juga dinilai menunjukkan hasil menggembirakan bagi pemerintah. Sepanjang 2024, Rosan menyebut ada 47.747 orang.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara, terutama politik uang.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
Pelatihan bertujuan membekali peserta dengan ilmu dan keterampilan intelijen, termasuk penanganan konflik sosial dan pelaksanaan pemilu yang kondusif.
JAKSA penuntut umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo menuntut Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Ifanul Ahmad Irfandi lima bulan penjara dan denda Rp5 juta.
Kewenangan aparatur negara dan pengaruh dari kewenangan menjadi alasan kecurangan pemilu yang TSM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved