Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PARTAI NasDem tidak ingin mencampuri perseteruan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menjelaskan pihaknya tidak pernah melakukan komunikasi politik dengan pihak di luar Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).
“Intinya kami tidak pernah melakukan komunikasi politik dari institusi pasangan manapun,” ujar Ali saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/11).
Ali menegaskan pihaknya menolak upaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto untuk bersama-sama memusuhi Presiden Jokowi yang saat ini sudah berseberangan dengan PDIP. NasDem tidak ingin pihaknya dimanfaatkan untuk melawan tekanan penguasa yang saat ini tengah dirasakan oleh PDIP.
Baca juga : Nasdem Optimis AMIN Mampu Menang Pilpres Satu atau Dua Putaran
“Jangan ajak-ajak kita pas Jokowi tidak bersama kalian. Terus kalian (PDIP) merasa ditindas lalu mengajak kita musuhi Pak Jokowi. Ya jangan lah kita tidak ada masalah apa-apa kok,” lanjut Ali.
Baca juga : Suara Ganjar Ditentukan Oleh Pemilih Loyal PDIP
Ali mengaku heran, mengapa PDIP merasa ditindas oleh penguasa. Dirinya mempertanyakan siapa sosok penguasa yang menindas PDIP. Padahal saat ini PDIP masih merupakan bagian dari penguasa hasil Pemilu 2019.
"Memang PDIP bukan penguasa, penguasa ini konteksnya siapa? Salah alamat," ujarnya.
Kalaupun konteks penguasa yang dimaksud Hasto adalah Jokowi, Ahmad Ali menegaskan bahwa sampai hari ini NasDem tetap menjadi partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan.
"Jangan ajak-ajak kita bos! NasDem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga akhir masa jabatan," tegas dia.
Ahmad Ali bahkan mengingatkan Hasto, layaknya termakan omongan sendiri lantaran dulu pernah menyebut Anies sebagai pemimpin yang ditolak alam saat terpilih jadi Gubernur DKI pada Pilkada 2018 silam.
“Dulu ketika Anies diumumkan oleh NasDem, saya ingat betul Mas Hasto bilang alam pun menolak, karena waktu itu turun hujan saat panas terik,” ungkapnya.
Ali justru merasa selama perjalanan mengkampanyekan Anies Baswedan, pihaknya selalu mendapatkan tekanan dari kepala daerah dari PDIP. Tidak sedikit acara yang rencananya akan dihadiri oleh Anies batal terlaksana karena tekanan dari para kepala daerah.
“Justru kami dapat tekanan dari kepala daerah yang dari partai mereka (PDIP). Tidak sedikit kemudian acara kemudian batal karena itu,” ungkapnya.
Ali menegaskan selama ini AMIN tidak pernah mendapatkan tekanan dari pemerintah pusat, Sehingga dirinya menolak berkonflik dengan Jokowi dalam Pilpres 2024.
“Selama ini Nasdem, Amin tidak pernah mendapat tekanan, jadi libatkan kami dengan persoalan kalian. Bukan pemerintah, tapi dari kepala daerah dari partai tertentu yang tidak memberikan tempat kepada kami,” ujarnya. (Z-8)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved