Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PARTAI NasDem tidak ingin mencampuri perseteruan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menjelaskan pihaknya tidak pernah melakukan komunikasi politik dengan pihak di luar Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).
“Intinya kami tidak pernah melakukan komunikasi politik dari institusi pasangan manapun,” ujar Ali saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/11).
Ali menegaskan pihaknya menolak upaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto untuk bersama-sama memusuhi Presiden Jokowi yang saat ini sudah berseberangan dengan PDIP. NasDem tidak ingin pihaknya dimanfaatkan untuk melawan tekanan penguasa yang saat ini tengah dirasakan oleh PDIP.
Baca juga : Nasdem Optimis AMIN Mampu Menang Pilpres Satu atau Dua Putaran
“Jangan ajak-ajak kita pas Jokowi tidak bersama kalian. Terus kalian (PDIP) merasa ditindas lalu mengajak kita musuhi Pak Jokowi. Ya jangan lah kita tidak ada masalah apa-apa kok,” lanjut Ali.
Baca juga : Suara Ganjar Ditentukan Oleh Pemilih Loyal PDIP
Ali mengaku heran, mengapa PDIP merasa ditindas oleh penguasa. Dirinya mempertanyakan siapa sosok penguasa yang menindas PDIP. Padahal saat ini PDIP masih merupakan bagian dari penguasa hasil Pemilu 2019.
"Memang PDIP bukan penguasa, penguasa ini konteksnya siapa? Salah alamat," ujarnya.
Kalaupun konteks penguasa yang dimaksud Hasto adalah Jokowi, Ahmad Ali menegaskan bahwa sampai hari ini NasDem tetap menjadi partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan.
"Jangan ajak-ajak kita bos! NasDem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga akhir masa jabatan," tegas dia.
Ahmad Ali bahkan mengingatkan Hasto, layaknya termakan omongan sendiri lantaran dulu pernah menyebut Anies sebagai pemimpin yang ditolak alam saat terpilih jadi Gubernur DKI pada Pilkada 2018 silam.
“Dulu ketika Anies diumumkan oleh NasDem, saya ingat betul Mas Hasto bilang alam pun menolak, karena waktu itu turun hujan saat panas terik,” ungkapnya.
Ali justru merasa selama perjalanan mengkampanyekan Anies Baswedan, pihaknya selalu mendapatkan tekanan dari kepala daerah dari PDIP. Tidak sedikit acara yang rencananya akan dihadiri oleh Anies batal terlaksana karena tekanan dari para kepala daerah.
“Justru kami dapat tekanan dari kepala daerah yang dari partai mereka (PDIP). Tidak sedikit kemudian acara kemudian batal karena itu,” ungkapnya.
Ali menegaskan selama ini AMIN tidak pernah mendapatkan tekanan dari pemerintah pusat, Sehingga dirinya menolak berkonflik dengan Jokowi dalam Pilpres 2024.
“Selama ini Nasdem, Amin tidak pernah mendapat tekanan, jadi libatkan kami dengan persoalan kalian. Bukan pemerintah, tapi dari kepala daerah dari partai tertentu yang tidak memberikan tempat kepada kami,” ujarnya. (Z-8)
pengamat menilai pertemuan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum cukup ampuh menyelesaikan polemik keaslian ijazah Jokowi.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved