Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem tidak ingin mencampuri perseteruan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menjelaskan pihaknya tidak pernah melakukan komunikasi politik dengan pihak di luar Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).
“Intinya kami tidak pernah melakukan komunikasi politik dari institusi pasangan manapun,” ujar Ali saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/11).
Ali menegaskan pihaknya menolak upaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto untuk bersama-sama memusuhi Presiden Jokowi yang saat ini sudah berseberangan dengan PDIP. NasDem tidak ingin pihaknya dimanfaatkan untuk melawan tekanan penguasa yang saat ini tengah dirasakan oleh PDIP.
Baca juga : Nasdem Optimis AMIN Mampu Menang Pilpres Satu atau Dua Putaran
“Jangan ajak-ajak kita pas Jokowi tidak bersama kalian. Terus kalian (PDIP) merasa ditindas lalu mengajak kita musuhi Pak Jokowi. Ya jangan lah kita tidak ada masalah apa-apa kok,” lanjut Ali.
Baca juga : Suara Ganjar Ditentukan Oleh Pemilih Loyal PDIP
Ali mengaku heran, mengapa PDIP merasa ditindas oleh penguasa. Dirinya mempertanyakan siapa sosok penguasa yang menindas PDIP. Padahal saat ini PDIP masih merupakan bagian dari penguasa hasil Pemilu 2019.
"Memang PDIP bukan penguasa, penguasa ini konteksnya siapa? Salah alamat," ujarnya.
Kalaupun konteks penguasa yang dimaksud Hasto adalah Jokowi, Ahmad Ali menegaskan bahwa sampai hari ini NasDem tetap menjadi partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan.
"Jangan ajak-ajak kita bos! NasDem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga akhir masa jabatan," tegas dia.
Ahmad Ali bahkan mengingatkan Hasto, layaknya termakan omongan sendiri lantaran dulu pernah menyebut Anies sebagai pemimpin yang ditolak alam saat terpilih jadi Gubernur DKI pada Pilkada 2018 silam.
“Dulu ketika Anies diumumkan oleh NasDem, saya ingat betul Mas Hasto bilang alam pun menolak, karena waktu itu turun hujan saat panas terik,” ungkapnya.
Ali justru merasa selama perjalanan mengkampanyekan Anies Baswedan, pihaknya selalu mendapatkan tekanan dari kepala daerah dari PDIP. Tidak sedikit acara yang rencananya akan dihadiri oleh Anies batal terlaksana karena tekanan dari para kepala daerah.
“Justru kami dapat tekanan dari kepala daerah yang dari partai mereka (PDIP). Tidak sedikit kemudian acara kemudian batal karena itu,” ungkapnya.
Ali menegaskan selama ini AMIN tidak pernah mendapatkan tekanan dari pemerintah pusat, Sehingga dirinya menolak berkonflik dengan Jokowi dalam Pilpres 2024.
“Selama ini Nasdem, Amin tidak pernah mendapat tekanan, jadi libatkan kami dengan persoalan kalian. Bukan pemerintah, tapi dari kepala daerah dari partai tertentu yang tidak memberikan tempat kepada kami,” ujarnya. (Z-8)
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved