Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menampik adanya muatan politis dalam acara pembekalan dan motivasi kepada 1.500 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengundang mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Benny menegaskan, kehadiran Ganjar dalam agenda tersebut bukan berkapasitas sebagai bakal calon wakil presiden (capres) melainkan sebagai figur yang bisa memotivasi semangat para calon PMI.
Terlebih lagi status Ganjar pada saat belum ditetapkan sebagai capres yang sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal tersebut disampaikan Benny merespon pelaporan yang dilayangkan Advokat Pemantau Netralitas ASN, Dolife Rompas ke Bawaslu RI, Jumat (17/11).
"Jadi salah kalau ada yang menganggap bahwa kepentingan politik di balik menghadirkan Ganjar. Saya tegaskan tidak ada abuse of power (kepentingan politik, apalagi status Ganjar waktu itu belum capres yang ditetapkan KPU," kata Benny melalui keterangannya, Sabtu (18/11).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) ini, mengundang figur tokoh besar merupakan program lembaganya untuk memberikan motifasi kepada para PMI dan tidak ada kaitannya dengan politik.
Baca juga: Bukti Elektronik Terkait Kasus Aiman atas Tudingan Aparat Tak Netral di Pemilu Sedang Dianalisis
Bahkan, kata dia, jauh-jauh hari sebelum mengundang Ganjar, BP2MI juga sudah mengundang sejumlah tokoh besar, mulai dari kalangan politisi, menteri, pengusaha. Seperti Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang juga sekarang menjadi pendamping capres Anies Baswedan.
Kemudian, mengundang menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menko Polhukam Mahfud MD. "Ini ketidaktahuan mereka kami mengundang para tokoh, menteri, ketua umum partai, kKepala daerah, sampai mantan pekerja migran Indonesia yang sudah penguasa yang sukses. Jadi yakinlah bahwa itu tidak ada unsur politiknya," ujarnya
"Itu kan sudah tiga tahun berjalan di era kepemimpinan saya untuk memberikan rasa hormat negara kepada para PMI, jadi para PMI di saat dia berangkat diberikan pembekalan motivasi oleh yang dianggap sukses di negara ini," sambung dia.
Benny menjelaskan, alasan lembaganya mengundang sejumlah tokoh tersebut tidak lain hanya untuk mengubah paradigma para pejabat negara agar tidak lagi memandang rendah para PMI.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu menegaskan tidak akan menggunakan kekuasaan jabatannya untuk memenangkan capres tertentu. "Jadi saya menjamin tidak akan ada abuse of power dalam lembaga yang saya pimpin," ucap dia.
Benny mengatakan, salah satu bukti tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik, dirinya tidak sebagai calon anggota legislatif dari dapil luar negeri yang merupakan kantong PMI paling banyak.
"Satu saya buktikan. Saya politisi yang tidak mencalonkan diri dari dapil luar negeri, padahal ini market yang sangat menguntungkan bagi saya sebagai Kepala BP2MI jika saya mencalonkan diri sebagai dapil luar negeri. Agar tidak terjadi konflik interst, saya tidak mencalonkan dapil luar negeri, justru saya mencalonkan anggota DPR dapil Jawa Barat," tandasnya. (RO/J-2)
konflik di Timur Tengah berdampak ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia Migrant Care membuka Posko Informasi & Pengaduan Darurat Krisis Timur Tengah
Migrant Care menyatakan keprihatinan yang mendalam atas eskalasi konflik Timur Tengah yang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan.
MIGRANT Care Jember resmi membuka kanal pengaduan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah, khususnya Iran.
SEBANYAK 11 calon pekerja migran Indonesia asal Kalimantan Selatan yang akan berangkat bekerja sebagai penata laksana rumah tangga ke Arab Saudi nonprosedural atau ilegal dipulangkan.
PMI asal Kota Sukabumi, Jawa Barat, sempat tertahan di Tiongkok, negara tempatnya bekerja, akibat kondisi kesehatan yang memburuk.
Ketidakjelasan batas kebijakan inilah yang menimbulkan kebingungan dan menghambat penempatan resmi melalui jalur yang seharusnya legal
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved