Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPALA Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menampik adanya muatan politis dalam acara pembekalan dan motivasi kepada 1.500 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengundang mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Benny menegaskan, kehadiran Ganjar dalam agenda tersebut bukan berkapasitas sebagai bakal calon wakil presiden (capres) melainkan sebagai figur yang bisa memotivasi semangat para calon PMI.
Terlebih lagi status Ganjar pada saat belum ditetapkan sebagai capres yang sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal tersebut disampaikan Benny merespon pelaporan yang dilayangkan Advokat Pemantau Netralitas ASN, Dolife Rompas ke Bawaslu RI, Jumat (17/11).
"Jadi salah kalau ada yang menganggap bahwa kepentingan politik di balik menghadirkan Ganjar. Saya tegaskan tidak ada abuse of power (kepentingan politik, apalagi status Ganjar waktu itu belum capres yang ditetapkan KPU," kata Benny melalui keterangannya, Sabtu (18/11).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) ini, mengundang figur tokoh besar merupakan program lembaganya untuk memberikan motifasi kepada para PMI dan tidak ada kaitannya dengan politik.
Baca juga: Bukti Elektronik Terkait Kasus Aiman atas Tudingan Aparat Tak Netral di Pemilu Sedang Dianalisis
Bahkan, kata dia, jauh-jauh hari sebelum mengundang Ganjar, BP2MI juga sudah mengundang sejumlah tokoh besar, mulai dari kalangan politisi, menteri, pengusaha. Seperti Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang juga sekarang menjadi pendamping capres Anies Baswedan.
Kemudian, mengundang menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menko Polhukam Mahfud MD. "Ini ketidaktahuan mereka kami mengundang para tokoh, menteri, ketua umum partai, kKepala daerah, sampai mantan pekerja migran Indonesia yang sudah penguasa yang sukses. Jadi yakinlah bahwa itu tidak ada unsur politiknya," ujarnya
"Itu kan sudah tiga tahun berjalan di era kepemimpinan saya untuk memberikan rasa hormat negara kepada para PMI, jadi para PMI di saat dia berangkat diberikan pembekalan motivasi oleh yang dianggap sukses di negara ini," sambung dia.
Benny menjelaskan, alasan lembaganya mengundang sejumlah tokoh tersebut tidak lain hanya untuk mengubah paradigma para pejabat negara agar tidak lagi memandang rendah para PMI.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu menegaskan tidak akan menggunakan kekuasaan jabatannya untuk memenangkan capres tertentu. "Jadi saya menjamin tidak akan ada abuse of power dalam lembaga yang saya pimpin," ucap dia.
Benny mengatakan, salah satu bukti tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik, dirinya tidak sebagai calon anggota legislatif dari dapil luar negeri yang merupakan kantong PMI paling banyak.
"Satu saya buktikan. Saya politisi yang tidak mencalonkan diri dari dapil luar negeri, padahal ini market yang sangat menguntungkan bagi saya sebagai Kepala BP2MI jika saya mencalonkan diri sebagai dapil luar negeri. Agar tidak terjadi konflik interst, saya tidak mencalonkan dapil luar negeri, justru saya mencalonkan anggota DPR dapil Jawa Barat," tandasnya. (RO/J-2)
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam upaya mendukung ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, UNJ menggelar penyuluhan di Jepang.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia, atau PMI, ilegal ke Malaysia. Lima orang perempuan berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Kota Pematangsiantar.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved