Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PERBAIKAN kualitas demokrasi harus konsisten dilakukan demi terwujudnya proses pembangunan yang berkeadilan dan menghasilkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kegaduhan yang terjadi menjelang kontestasi pada tahun politik mendatang harus disikapi dengan bijaksana melalui pelaksanaan kehidupan berbangsa yang lebih demokratis dan berkeadilan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (18/11).
Ia menegaskan hal itu di depan jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah dan Garda Pemuda NasDem serta komunitas pemuda di Jawa Tengah.
Baca juga : Empat Konsensus Kebangsaan Perekat untuk Wujudkan Resiliensi Bangsa
Menurut Lestari, semua pihak, termasuk para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah harus benar-benar mengedepankan upaya agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan sejuk dan damai, sehingga bisa melahirkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan bangsa saat ini dan di masa datang.
Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, Pemilu 2024 akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia karena diperkirakan 200 juta orang lebih ikut pesta demokrasi itu
Baca juga : Peran Generasi Muda Penting dalam Implementasi Nilai Kebangsaan
Sehingga, ujar Rerie, peran masyarakat dan partai politik juga sangat penting dalam mewujudkan proses kontestasi yang berlangsung jujur dan adil.
Pada situasi itu, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, setiap anak bangsa harus mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus bangsa yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan warisan pendiri negeri.
Mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan, ujar Rerie yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, adalah salah satu nilai kebangsaan yang penting dan harus dipahami serta diterapkan di masa kontestasi antar sesama anak bangsa dalam upaya mendapatkan mandat rakyat Indonesia.
Rerie sangat berharap semua pihak, setiap anak bangsa bersama-sama mampu mewujudkan proses pembangunan, termasuk di bidang politik, yang lebih baik demi melahirkan para pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia menikmati keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua. (RO/Z-4)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved