Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMAHAMAN terhadap empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi perekat terhadap nilai-nilai budaya lokal yang ada guna membangun resiliensi bangsa.
"Bersatu dalam keberagaman sebagai bangsa adalah berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan bersama dan kolaborasi adalah turunan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada acara Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan bertema NKRI: Memaknai Kesatuan Identitas Indonesia di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (30/10).
Hadir pada acara tersebut Ratih Megasari Singkarru, Msc (Anggota DPR RI), Dr. Hj. Sitti Suraidah Suhardi (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), Abdul Rahim, Sag., M.H (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), H. Yudiaman Firusri, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Mamuju), Drs. H. Herdin Ismail, M.M., (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat) dan para peserta sosialisasi dari sejumlah komunitas perempuan dan pemuda di Sulawesi Barat.
Baca juga: Cak Imin Minta Kader Simpatisan PKB Kawal Nilai Pancasila
Menurut Lestari, pemaknaan nilai-nilai kesatuan dengan kesadaran dari banyaknya kultur secara khusus juga terjadi di Sulawesi Barat.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, di Sulawesi Barat ada Situs Kalumpang, sebuah situs di Zaman Batu sampai Zaman Batu Muda, yang menandakan kawasan Kalumpang adalah daerah yang subur.
Baca juga: Menteri Nadiem: Nilai Luhur Pancasila Harus Tercermin dalam Kehidupan Sehari-hari
Kemudian, tambah dia, di Sulawesi Barat juga berdiri Kerajaan Mandar, yang bersama Kerajaan Gowa di masa lalu merupakan kerajaan yang kuat dan disegani musuh-musuhnya.
Fakta tersebut, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, menunjukkan masyarakat Sulawesi Barat memiliki memori dan kesadaran untuk bergerak lebih maju di masa depan.
Namun, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, saat ini Sulawesi Barat masih menjadi provinsi termiskin peringkat ke-11 di Indonesia.
Padahal, tegas Rerie, berdasarkan catatan sejarah dan kondisi alamnya Provinsi Sulawesi Barat dapat melangkah ke depan sejajar dengan provinsi terbaik lainnya di Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
Rerie menegaskan, dengan pemahaman terhadap nilai-nilai empat konsensus kebangsaan, kita mampu menghadapi pergeseran nilai yang berdampak cukup mengkhawatirkan dan menghambat proses pembangunan.
"Nilai-nilai budaya dan empat konsensus kebangsaan itu lah yang harus dipertahankan dalam kehidupan di masyarakat," pungkas Rerie. (Z-7)
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperingati Hari Ibu Tahun 2025 melalui kegiatan lokakarya tematik bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045
IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional gara-gara menolak atlet Israel. Menpora Erick Thohir tegaskan langkah itu sesuai UUD 1945.
Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved