Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMAHAMAN terhadap empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi perekat terhadap nilai-nilai budaya lokal yang ada guna membangun resiliensi bangsa.
"Bersatu dalam keberagaman sebagai bangsa adalah berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan bersama dan kolaborasi adalah turunan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada acara Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan bertema NKRI: Memaknai Kesatuan Identitas Indonesia di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (30/10).
Hadir pada acara tersebut Ratih Megasari Singkarru, Msc (Anggota DPR RI), Dr. Hj. Sitti Suraidah Suhardi (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), Abdul Rahim, Sag., M.H (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), H. Yudiaman Firusri, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Mamuju), Drs. H. Herdin Ismail, M.M., (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat) dan para peserta sosialisasi dari sejumlah komunitas perempuan dan pemuda di Sulawesi Barat.
Baca juga: Cak Imin Minta Kader Simpatisan PKB Kawal Nilai Pancasila
Menurut Lestari, pemaknaan nilai-nilai kesatuan dengan kesadaran dari banyaknya kultur secara khusus juga terjadi di Sulawesi Barat.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, di Sulawesi Barat ada Situs Kalumpang, sebuah situs di Zaman Batu sampai Zaman Batu Muda, yang menandakan kawasan Kalumpang adalah daerah yang subur.
Baca juga: Menteri Nadiem: Nilai Luhur Pancasila Harus Tercermin dalam Kehidupan Sehari-hari
Kemudian, tambah dia, di Sulawesi Barat juga berdiri Kerajaan Mandar, yang bersama Kerajaan Gowa di masa lalu merupakan kerajaan yang kuat dan disegani musuh-musuhnya.
Fakta tersebut, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, menunjukkan masyarakat Sulawesi Barat memiliki memori dan kesadaran untuk bergerak lebih maju di masa depan.
Namun, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, saat ini Sulawesi Barat masih menjadi provinsi termiskin peringkat ke-11 di Indonesia.
Padahal, tegas Rerie, berdasarkan catatan sejarah dan kondisi alamnya Provinsi Sulawesi Barat dapat melangkah ke depan sejajar dengan provinsi terbaik lainnya di Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
Rerie menegaskan, dengan pemahaman terhadap nilai-nilai empat konsensus kebangsaan, kita mampu menghadapi pergeseran nilai yang berdampak cukup mengkhawatirkan dan menghambat proses pembangunan.
"Nilai-nilai budaya dan empat konsensus kebangsaan itu lah yang harus dipertahankan dalam kehidupan di masyarakat," pungkas Rerie. (Z-7)
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
DALAM rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, politikus PDI Perjuangan Ancilla Hernani menggelar Festival Pancasila dan Pekan Kebudayaan Daerah di Kota Metro, Lampung, Rabu (4/6).
PADA 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebagai filosofi, dasar dan ideologi negara, sudah sepantasnyalah hari lahir Pancasila diperingati secara nasional.
Ketua DPD Sebut Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun Ini Spesial, Ini Alasannya
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menegaskan Indonesia harus tetap tegak menaati UUD 1945 untuk melawan praktik penjajahan terkait rencana Israel mendirikan negara yahudi di Tepi Barat
Try Sutrisno menyebut kaji ulang terhadap UUD 1945 merupakan kebutuhan mutlak jika Indonesia ingin tetap eksis dan mencapai cita-cita luhur Indonesia Emas 2045
Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved