Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMAHAMAN terhadap empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi perekat terhadap nilai-nilai budaya lokal yang ada guna membangun resiliensi bangsa.
"Bersatu dalam keberagaman sebagai bangsa adalah berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan bersama dan kolaborasi adalah turunan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada acara Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan bertema NKRI: Memaknai Kesatuan Identitas Indonesia di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (30/10).
Hadir pada acara tersebut Ratih Megasari Singkarru, Msc (Anggota DPR RI), Dr. Hj. Sitti Suraidah Suhardi (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), Abdul Rahim, Sag., M.H (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), H. Yudiaman Firusri, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Mamuju), Drs. H. Herdin Ismail, M.M., (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat) dan para peserta sosialisasi dari sejumlah komunitas perempuan dan pemuda di Sulawesi Barat.
Baca juga: Cak Imin Minta Kader Simpatisan PKB Kawal Nilai Pancasila
Menurut Lestari, pemaknaan nilai-nilai kesatuan dengan kesadaran dari banyaknya kultur secara khusus juga terjadi di Sulawesi Barat.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, di Sulawesi Barat ada Situs Kalumpang, sebuah situs di Zaman Batu sampai Zaman Batu Muda, yang menandakan kawasan Kalumpang adalah daerah yang subur.
Baca juga: Menteri Nadiem: Nilai Luhur Pancasila Harus Tercermin dalam Kehidupan Sehari-hari
Kemudian, tambah dia, di Sulawesi Barat juga berdiri Kerajaan Mandar, yang bersama Kerajaan Gowa di masa lalu merupakan kerajaan yang kuat dan disegani musuh-musuhnya.
Fakta tersebut, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, menunjukkan masyarakat Sulawesi Barat memiliki memori dan kesadaran untuk bergerak lebih maju di masa depan.
Namun, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, saat ini Sulawesi Barat masih menjadi provinsi termiskin peringkat ke-11 di Indonesia.
Padahal, tegas Rerie, berdasarkan catatan sejarah dan kondisi alamnya Provinsi Sulawesi Barat dapat melangkah ke depan sejajar dengan provinsi terbaik lainnya di Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
Rerie menegaskan, dengan pemahaman terhadap nilai-nilai empat konsensus kebangsaan, kita mampu menghadapi pergeseran nilai yang berdampak cukup mengkhawatirkan dan menghambat proses pembangunan.
"Nilai-nilai budaya dan empat konsensus kebangsaan itu lah yang harus dipertahankan dalam kehidupan di masyarakat," pungkas Rerie. (Z-7)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
Simak 11 butir sila kelima Pancasila dan contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan dunia digital di tahun 2026.
Pelajari 10 butir sila keempat Pancasila beserta contoh pengamalannya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat secara lengkap dan terbaru.
Pelajari 7 butir Sila Ketiga Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata untuk menjaga persatuan Indonesia di tahun 2026.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional gara-gara menolak atlet Israel. Menpora Erick Thohir tegaskan langkah itu sesuai UUD 1945.
Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved