Selasa 03 Februari 2015, 00:00 WIB

Larangan DPR Nyambi Harus Rinci

MI | Politik dan Hukum
Larangan DPR Nyambi Harus Rinci

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

 
PENGAMAT politik dari Charta Politika, Winarto Wijaya, mengatakan terkait dengan larangan terhadap anggota dewan untuk punya pekerjaan lain (menyambi), seperti di dunia keartisan, seharusnya ada hal lain yang diatur dalam rancangan peraturan tentang kode etik DPR.

Menurutnya, peraturan tentang kode etik dewan harus berisi ketentuan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja anggota dewan, antara lain soal kehadiran dan kontribusi mereka di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. "Kemudian, soal bagaimana transparansi laporan kerja sebagai anggota DPR dalam rapat, dalam membuat UU, dan laporan kerja selama masa reses," paparnya di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan kunjungan selama masa reses tidak diatur secara detail, misalnya apakah dana reses sampai ke kosntituen atau tidak. "Di sini butuh mekanisme pelaporan. Kalau tidak ditaati, harus diberikan sanksi, karena itu duit rakyat. Itu yang harus dikontrol ketimbang terjebak pada pekerjaan apa yang mengganggu anggota dewan," tuturnya.

Ia pun menambahkan, saat ini yang dibutuhkan dari dewan ialah konstruksi baru yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik yang mereka wakili. Kendati demikian, ia sepakat bahwa larangan menyambi sebagai artis menjadi salah satu poin yang perlu dibahas. Jumlah artis sedikit ketimbang dengan latar belakang yang lain. Tidak produktifnya DPR bukan hanya karena artis. Namun, saya sepakat itu salah satu untuk didiskusikan," tandasnya.

Anggota DPR dari F-PAN Anang Hermansyah mengatakan bukan tidak sepakat dengan aturan yang melarang anggota dewan untuk menyambi sebagai artis. Namun, yang ia menyatakan bahwa peraturan tersebut harus dijelaskan secara rinci.

"Bukan tidak sepakat. Pasal itu ada enggak apa-apa. Cuma harus didetailkan, yang enggak boleh kayak apa dan yang boleh kayak apa," terangnya.

Usulan resmi dari fraksinya mengenai rancangan peraturan tersebut masih dibahas. Namun, secara pribadi ia berharap ada larangan yang jelas.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan sejauh ini belum ada laporan mengenai anggota dewan yang sebelumnya terjun di dunia hiburan yang jarang ikut rapat di DPR. "Belum ada. Sejauh ini baik," tuturnya. (Nur/P-3)
TAGS:

Baca Juga

MI/Susanto

KPK: Siapapun Pimpinannya, Tujuannya Berantas Korupsi

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Sabtu 10 Juni 2023, 07:50 WIB
KPK mengapresiasi sikap pemerintah yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK sesuai keputusan...
MI/Bilal

KPK Temukan Dokumen Terkait Kasus Suap Pengadaan CCTV di Bandung

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Sabtu 10 Juni 2023, 07:35 WIB
KPK mendapatkan sejumlah dokumen dari tiga lokasi terkait dugaan suap pengadaan CCTV di Bandung Smart...
Medcom/Fachri

Kasus Suap Jalur Kereta Segera Diadili

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Sabtu 10 Juni 2023, 07:25 WIB
Berkas perkara tersangka kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api sudah rampung dan akan segera...

E-Paper Media Indonesia

Headline Edisi

Putusan MK Mestinya tidak Berlaku Surut

Mahfud mengaku sebenarnya pemerintah tidak sependapat dengan putusan MK karena putusan itu inkonsisten.

Fokus Edisi

Lemah karena Bagian dari Pemerintah

Sejak awal pemilihan di panitia seleksi dan diuji di DPR seakan sudah dirancang sedemikian rupa. Artinya, pimpinan KPK yang dipilih itu memang bukan sosok yang garang.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

# haji# Mahkamah Konstitusi# Pemilu 2024# Pasir Laut# FIFA Match Day

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya