Selasa 03 Februari 2015, 00:00 WIB

Larangan DPR Nyambi Harus Rinci

MI | Politik dan Hukum
Larangan DPR Nyambi Harus Rinci

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

 
PENGAMAT politik dari Charta Politika, Winarto Wijaya, mengatakan terkait dengan larangan terhadap anggota dewan untuk punya pekerjaan lain (menyambi), seperti di dunia keartisan, seharusnya ada hal lain yang diatur dalam rancangan peraturan tentang kode etik DPR.

Menurutnya, peraturan tentang kode etik dewan harus berisi ketentuan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja anggota dewan, antara lain soal kehadiran dan kontribusi mereka di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. "Kemudian, soal bagaimana transparansi laporan kerja sebagai anggota DPR dalam rapat, dalam membuat UU, dan laporan kerja selama masa reses," paparnya di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan kunjungan selama masa reses tidak diatur secara detail, misalnya apakah dana reses sampai ke kosntituen atau tidak. "Di sini butuh mekanisme pelaporan. Kalau tidak ditaati, harus diberikan sanksi, karena itu duit rakyat. Itu yang harus dikontrol ketimbang terjebak pada pekerjaan apa yang mengganggu anggota dewan," tuturnya.

Ia pun menambahkan, saat ini yang dibutuhkan dari dewan ialah konstruksi baru yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik yang mereka wakili. Kendati demikian, ia sepakat bahwa larangan menyambi sebagai artis menjadi salah satu poin yang perlu dibahas. Jumlah artis sedikit ketimbang dengan latar belakang yang lain. Tidak produktifnya DPR bukan hanya karena artis. Namun, saya sepakat itu salah satu untuk didiskusikan," tandasnya.

Anggota DPR dari F-PAN Anang Hermansyah mengatakan bukan tidak sepakat dengan aturan yang melarang anggota dewan untuk menyambi sebagai artis. Namun, yang ia menyatakan bahwa peraturan tersebut harus dijelaskan secara rinci.

"Bukan tidak sepakat. Pasal itu ada enggak apa-apa. Cuma harus didetailkan, yang enggak boleh kayak apa dan yang boleh kayak apa," terangnya.

Usulan resmi dari fraksinya mengenai rancangan peraturan tersebut masih dibahas. Namun, secara pribadi ia berharap ada larangan yang jelas.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan sejauh ini belum ada laporan mengenai anggota dewan yang sebelumnya terjun di dunia hiburan yang jarang ikut rapat di DPR. "Belum ada. Sejauh ini baik," tuturnya. (Nur/P-3)
TAGS:

Baca Juga

AFP/Bay ISMOYO

Erick Dinilai Lebih Cocok Dampingi Prabowo Ketimbang Airlangga

👤Media Indonesia 🕔Selasa 26 September 2023, 10:38 WIB
Jika menggandeng Erick, ada potensi bagi Prabowo untuk memperluas pengaruh ke wilayah yang selama ini bukan basisnya. Sebab, Erick berasal...
AFP/YASUYOSHI CHIBA

Jadi Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid Cuti dari Ketum Kadin

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 26 September 2023, 09:22 WIB
Pelaksanaan tugas harian (Plh) di Kadin Indonesia akan diatur sesuai anggaran dasar Kadin...
Antara

Misteri Jokowi Merestui Kaesang ke PSI Ketimbang PDIP Belum Terpecahkan

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Selasa 26 September 2023, 08:55 WIB
Misteri restu Jokowi kepada Kaesang untuk masuk PSI masih belum...

E-Paper Media Indonesia

Headline Edisi

Larangan Jualan di Medsos tidak Efektif

Kini platform media sosial hanya bisa memfasilitasi promosi barang dan jasa, tidak boleh lagi melakukan transaksi penjualan.

Fokus Edisi

Kudapan Murahtapi bukan Murahan

Untung rugi hanya soal hitungan, menjual nasi paket murah dianggap ibadah.

Baca E-Paper

MI TV

  • Presiden PKS Buka-Bukaan Soal Pasangan Amin

    Berikut petikan wawancara khusus wartawan Media Indonesia Ahmad Punto, Henri Salomo, Akhmad Mustain, dan Rifaldi Putra Irianto di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

# Pilpres 2024# judi online# Asian Games Hangzhou# Hong Kong Terbuka# Film porno

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya