Selasa 03 Februari 2015, 00:00 WIB

Larangan DPR Nyambi Harus Rinci

MI | Politik dan Hukum
Larangan DPR Nyambi Harus Rinci

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

 
PENGAMAT politik dari Charta Politika, Winarto Wijaya, mengatakan terkait dengan larangan terhadap anggota dewan untuk punya pekerjaan lain (menyambi), seperti di dunia keartisan, seharusnya ada hal lain yang diatur dalam rancangan peraturan tentang kode etik DPR.

Menurutnya, peraturan tentang kode etik dewan harus berisi ketentuan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja anggota dewan, antara lain soal kehadiran dan kontribusi mereka di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. "Kemudian, soal bagaimana transparansi laporan kerja sebagai anggota DPR dalam rapat, dalam membuat UU, dan laporan kerja selama masa reses," paparnya di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan kunjungan selama masa reses tidak diatur secara detail, misalnya apakah dana reses sampai ke kosntituen atau tidak. "Di sini butuh mekanisme pelaporan. Kalau tidak ditaati, harus diberikan sanksi, karena itu duit rakyat. Itu yang harus dikontrol ketimbang terjebak pada pekerjaan apa yang mengganggu anggota dewan," tuturnya.

Ia pun menambahkan, saat ini yang dibutuhkan dari dewan ialah konstruksi baru yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik yang mereka wakili. Kendati demikian, ia sepakat bahwa larangan menyambi sebagai artis menjadi salah satu poin yang perlu dibahas. Jumlah artis sedikit ketimbang dengan latar belakang yang lain. Tidak produktifnya DPR bukan hanya karena artis. Namun, saya sepakat itu salah satu untuk didiskusikan," tandasnya.

Anggota DPR dari F-PAN Anang Hermansyah mengatakan bukan tidak sepakat dengan aturan yang melarang anggota dewan untuk menyambi sebagai artis. Namun, yang ia menyatakan bahwa peraturan tersebut harus dijelaskan secara rinci.

"Bukan tidak sepakat. Pasal itu ada enggak apa-apa. Cuma harus didetailkan, yang enggak boleh kayak apa dan yang boleh kayak apa," terangnya.

Usulan resmi dari fraksinya mengenai rancangan peraturan tersebut masih dibahas. Namun, secara pribadi ia berharap ada larangan yang jelas.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan sejauh ini belum ada laporan mengenai anggota dewan yang sebelumnya terjun di dunia hiburan yang jarang ikut rapat di DPR. "Belum ada. Sejauh ini baik," tuturnya. (Nur/P-3)
TAGS:

Baca Juga

ANTARA

Pengamat: Erick Thohir Cocok Dampingi Ganjar Pranowo

👤Widhoroso 🕔Sabtu 03 Juni 2023, 20:36 WIB
GANJAR Pranowo dan Erick Thohir dinilai cocok untuk dipasangkan sebagai capres dan cawapres pada pilpres 2024...
Biro Sekretriat Presiden

Jokowi Kesemsem dengan Sayur Lodeh Khas Warung Klotok di Yogya

👤 Indriyani Astuti 🕔Sabtu 03 Juni 2023, 20:19 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo menikmati waktu akhir pekan pada Sabtu, 3 Juni 2023, dengan mengunjungi Warung Kopi Klotok...
Antara

Ideologi Pancasila dan Islam Miliki Hubungan Kelekatan

👤 Rifaldi Putra Irianto 🕔Sabtu 03 Juni 2023, 20:11 WIB
Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila Syaiful Arif, mengatakan, adanya hubungan yang melekat antara ideologi Islam dengan...

E-Paper Media Indonesia

Headline Edisi

Cawe-Cawe Simbol Penyusutan Demokrasi

Pakar dari CSIS menilai ada kekhawatiran dari Jokowi jika kepala negara berikutnya tidak melanjutkan proyek infrastruktur strategis.

Fokus Edisi

Kemenkominfo Nonstop Awasi Peredaran Hoaks Pemilu

Kemenkominfo telah menandatangani nota kesepahaman dengan semua media sosial, termasuk media sosial asal Tiongkok Tiktok.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

# haji# Mahkamah Konstitusi# Pemilu 2024# Pasir Laut# FIFA Match Day

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya