Selasa 03 Februari 2015, 00:00 WIB

Larangan DPR Nyambi Harus Rinci

MI | Politik dan Hukum
Larangan DPR Nyambi Harus Rinci

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

 
PENGAMAT politik dari Charta Politika, Winarto Wijaya, mengatakan terkait dengan larangan terhadap anggota dewan untuk punya pekerjaan lain (menyambi), seperti di dunia keartisan, seharusnya ada hal lain yang diatur dalam rancangan peraturan tentang kode etik DPR.

Menurutnya, peraturan tentang kode etik dewan harus berisi ketentuan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja anggota dewan, antara lain soal kehadiran dan kontribusi mereka di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. "Kemudian, soal bagaimana transparansi laporan kerja sebagai anggota DPR dalam rapat, dalam membuat UU, dan laporan kerja selama masa reses," paparnya di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan kunjungan selama masa reses tidak diatur secara detail, misalnya apakah dana reses sampai ke kosntituen atau tidak. "Di sini butuh mekanisme pelaporan. Kalau tidak ditaati, harus diberikan sanksi, karena itu duit rakyat. Itu yang harus dikontrol ketimbang terjebak pada pekerjaan apa yang mengganggu anggota dewan," tuturnya.

Ia pun menambahkan, saat ini yang dibutuhkan dari dewan ialah konstruksi baru yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik yang mereka wakili. Kendati demikian, ia sepakat bahwa larangan menyambi sebagai artis menjadi salah satu poin yang perlu dibahas. Jumlah artis sedikit ketimbang dengan latar belakang yang lain. Tidak produktifnya DPR bukan hanya karena artis. Namun, saya sepakat itu salah satu untuk didiskusikan," tandasnya.

Anggota DPR dari F-PAN Anang Hermansyah mengatakan bukan tidak sepakat dengan aturan yang melarang anggota dewan untuk menyambi sebagai artis. Namun, yang ia menyatakan bahwa peraturan tersebut harus dijelaskan secara rinci.

"Bukan tidak sepakat. Pasal itu ada enggak apa-apa. Cuma harus didetailkan, yang enggak boleh kayak apa dan yang boleh kayak apa," terangnya.

Usulan resmi dari fraksinya mengenai rancangan peraturan tersebut masih dibahas. Namun, secara pribadi ia berharap ada larangan yang jelas.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan sejauh ini belum ada laporan mengenai anggota dewan yang sebelumnya terjun di dunia hiburan yang jarang ikut rapat di DPR. "Belum ada. Sejauh ini baik," tuturnya. (Nur/P-3)
TAGS:

Baca Juga

Medcom.id

Jual-Beli Jabatan ASN, DPR Minta Sistem Seleksi dan Promosi Diperketat

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Kamis 08 Juni 2023, 18:25 WIB
ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai potensi jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) masih akan terjadi, apabila...
DOK MI

Erick Thohir Punya Modal Besar Diusung Sebagai Cawapres

👤Widhoroso 🕔Kamis 08 Juni 2023, 18:03 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir terus mendapat dorongan besar maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada pilpres...
MI/Adam Dwi

Elektabilitas Tinggi Jadikan Erick Thohir Cawapres Unggulan\

👤Dero Iqbal Mahendra 🕔Kamis 08 Juni 2023, 17:38 WIB
Salah satu modal kuat Erick Thohir terlihat dari tingkat elektabilitas yang konsisten melonjak...

E-Paper Media Indonesia

Headline Edisi

Kawal Arus Investasi di Tahun Politik

Optimalkan pengawalan investasi di sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas, kelautan, juga sektor lainnya.

Fokus Edisi

Produksi dan Distribusi Jadi Solusi

KEBERADAAN dokter spesialis merupakan sebuah hal yang sangat krusial dalam sistem layanan kesehatan. Indonesia sebenarnya secara relatif mengalami kekurangan dokter spesialis.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

# haji# Mahkamah Konstitusi# Pemilu 2024# Pasir Laut# FIFA Match Day

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya