Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut belum merespons pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Firli akan diperiksa terkait dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Selasa, (14/11).
Peneliti pusat studi anti korupsi (Saksi) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menyebut sikap Firli seperti dagelan.
Hal itu lantaran Firli seakan mendikte dan mengatur-atur Dewas KPK. Seolah-olah, kata pria yang akrab disapa Castro itu, Dewas tidak ada harganya sama sekali.
Baca juga : Dewas Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Firli Bahuri Pekan Depan
“Ini jelas tidak sehat, pertanda dominasi Firli terhadap Dewas begitu kuat. Setali tiga uang, Firli juga dgn mudahnya mengabaikan panggilan kepolisian,” tegas Castro kepada Media Indonesia, Senin (13/11).
Baca juga : Kapolda Metro: Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan SYL Segera Ditetapkan
Castro menerangkan setidaknya ada dua variabel yang membuat sikap Firli abai.
Yang pertama, Firli sebagai ketua KPK belum diletakkan. Relasi kuasa ini yang menyebabkan Firli merasa punya posisi tawar.
“Kedua, saya menduga Firli dilindungi oleh kekuasaan. Faktanya, rezim Jokowi sampai detik ini tidak pernah bersikap terhadap Firli dan KPK,” tutur Castro.
Castro menegaskan sikap Firli yang abai jadi bukti konkret dominasinya terhadap Dewas maupun di kepolisian.
“Persis. Firli ini ibarat membangun dinasti dalam tubuh KPK. Kendali seolah ada di tangan dia. Parah,” tandasnya. (Z-8)
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OTT tersebut menjadi yang kelima dilakukan KPK sepanjang 2026.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
tengah menelusuri pergerakan John Field (JF), pemilik PT Blueray Cargo, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menemukan indikasi keterlibatan penyedia jasa pengiriman barang impor (forwarder) lain di luar PT Blueray Cargo dalam kasus dugaan suap Bea Cukai.
KPK menyatakan segera menelusuri para importir yang menggunakan jasa PT Blueray Cargo (BR) dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan alias KW di Ditjen Bea Cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved