Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menemukan uang saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/11) dini hari.
"Selain menangkap beberapa penyelenggara negara, tim KPK juga mengamankan uang dalam bentuk rupiah," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (13/11).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu belum bisa memastikan total besaran uang yang disita. Saat ini, penyelidik masih melakukan penghitungan.
Baca juga: KPK Gelar OTT di Sorong, Papua Barat Daya
"Jumlah bukti uang masih terus dikonfirmasi kembali kepada para terperiksa," ujar Ali.
Sebanyak lima orang ditangkap penyelidik. Status hukum mereka bakal dibeberkan melalui konferensi pers nanti. "Akan disampaikan perkembangannya," tutur Ali.
Baca juga: Kapolda Metro: Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan SYL Segera Ditetapkan
Sejumlah pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut meliputi pejabat Kabupaten Sorong dan pemeriksa BPK perwakilan provinsi Papua Barat Daya. (Z-11)
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
Diplomat senior Norwegia, Mona Juul, dan suaminya diselidiki polisi terkait hubungan dengan Jeffrey Epstein. Diduga ada aliran dana jutaan dolar dalam warisan.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OTT tersebut menjadi yang kelima dilakukan KPK sepanjang 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved