Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
MANTAN penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap yakin Dewan Pengawas (Dewas) sudah memiliki bukti yang matang untuk memanggil ketua KPK Firli Bahuri untuk dimintai keterangan hari ini.
"Saya pikir pemeriksaan Firli kali ini tentu Dewas sudah mempunyai keterangan-keterangan yang cukup ya, berdasarkan hasil pemeriksaan mereka sebelumnya kepada beberapa saksi ya baik dari internal KPK maupun dari eksternal KPK," kata Yudi, Senin (13/11).
Firli merupakan satu-satunya komisioner KPK yang belum dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran etik berupa pemerasan dan pertemuan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kondisi itu diyakini merugikan bagi Ketua Lembaga Antirasuah itu.
Baca juga: Firli Bahuri Jalani Pemeriksaan di Dewas KPK Hari Ini
Sebab, kata Yudi, Dewas sudah mengantongi pernyataan empat wakil ketua KPK lainnya. Keterangan Firli diyakini sekaligus mengonfrontir jawaban komisioner lainnya. "Kita harapkan nanti bahwa Dewas bisa menemukan adanya pelanggaran etik terkait dengan bertemu pihak berperkara ya," ujar Yudi.
Dewas juga diharap tegas. Putusan dari instansi pemantau itu diyakini bisa menjaga muruah KPK ke depannya. "Memang permasalahan bahwa hukuman paling maksimal pun hanya diminta mengundurkan diri tapi, saya pikir ketika Firli Bahuri diputus bersalah itu nanti merupakan kemenangan moral bagi upaya untuk menjaga muruah KPK," ucap Yudi.
Baca juga: Dewas Percepat Jadwal Pemeriksaan Firli jadi 13 November
Lebih lanjut, Yudi meminta Firli tidak mangkir dari pemeriksaan kali ini. Sebab, Dewas KPK sudah memberikan jadwal klarifikasi sesuai dengan permintaan dia sebelumnya yakni di atas tanggal 8 November 2023.
"Oleh karena itu lah maka Firli Bahuri juga harus kooperatif ya karena Dewas memenuhi keinginannya," kata Yudi.
Dewas ternyata tidak hanya mengusut dugaan pelanggaran etik dalam pertemuan Firli Bahuri dengan SYL. Kabar pemerasan pimpinan Lembaga Antirasuah dalam penanganan kasus dugaan rasuah di Kementan turut diusut.
"Satu dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, kedua dugaan pertemuan Pak FB (Firli Bahuri) dengan pak SYL di suatu lapangan bulu tangkis," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Oktober 2023.
Syamsuddin mengatakan pihaknya hanya mendalami permasalahan etik dalam dua dugaan itu. Unsur pidana tidak dicari karena urusan penegak hukum. "Kita khusus etik jadi fokus Dewas adalah pemeriksaan dugaan pelanggaran etik," ucap Syamsuddin. (Z-3)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Albertina mengatakan, umurnya belum menyentuh masa pensiun. Sehingga, dia harus kembali lagi ke instansi asalnya usai purnatugas di Dewas KPK.
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.
Lisa Mariana mengaku mendapat panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 22 Agustus 2025.
KASUS dugaan korupsi haji tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga masyarakat khususnya calon jemaah haji reguler yang selama bertahun-tahun telah mengantri secara legal.
Budi mengatakan, keterangan saksi akan diperkuat dengan bukti yang didapat KPK. Sebagian bukti ditemukan penyidik melalui proses penggeledahan.
KPK resmi mencegah Komisaris PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), untuk bepergian ke luar negeri.
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved