Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENANTU Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution dipanggil DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jakarta Pusat. Bobby mengaku belum tahu pemanggilannya tersebut.
"Belum tahu (pembahasan hari ini)," kata Bobby di lokasi, Senin, 6 November 2023.
Bobby enggan berbicara banyak. Namun, Wali Kota Medan itu menyebut bakal bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Gerindra Sambut Umpan Dukungan Bobby Nasution ke Prabowo-Gibran
"Nanti saya tahu. Dipanggil Pak Sekjen," ucap Bobby.
Sebelumnya, Bobby Nasution sempat mengaku mengikuti relawan Rumah Kolaborasi Bobby Nasution mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Ia kembali menegaskan dukungannya terhadap pasangan yang diusung oleh sembilan partai politik di Indonesia tersebut.
Baca juga: Beda Pandangan Politik, 2 Relawan Bobby Nasution Mundur dari PDI Perjuangan
Bobby mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan partai politik pengusung menjadi Wali Kota Medan, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang mengusung Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024.
"Tentunya saya kemarin juga menyampaikan akan berkoordinasi, berkonsultasi dengan PDI Perjuangan. Saya akan menyampaikan dengan baik-baik, dan kerendahan hati," ungkap Bobby melalui keterangan tertulis di Medan, Minggu, 5 November 2023.
(Z-9)
Penilaian itu muncul seiring alokasi dana Rp28 miliar dalam APBD Sumut 2026 untuk kegiatan seremonial yang digelar empat kali setahun.
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved