Kepentingan Sempit Hancurkan Keadaban Konstitusi

CITA-cita reformasi jauh panggang dari api meski pemerintahan Orde Baru sudah tumbang lebih dari 25 tahun. Dosa-dosa Orde Baru seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) masih terus terulang sampai saat ini.

Teranyar, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju dalam kontestasi pemilihan presiden-wakil presiden dinilai hanya untuk kepentingan politik domestik.

Rohaniwan sekaligus Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Antonius Benny Susetyo menyebut kondisi politik Indonesia saat ini sedang terpasung. Sebab, hukum dan konsitusi tidak dijalankan dengan nilai-nilai konstitusional.

Baca juga : Majelis Kehormatan MK Miliki Tanggung Jawab Selamatkan MK

Baginya, demokrasi sejati berjalan lewat proses yang transparan, akuntabel, dan tidak dimanipulasi oleh kepentingan sesaat.

Baca juga : Ketua MK Anwar Usman Tabrak UU Kekuasaan Kehakiman

"Ketika demokrasi dikalahkan oleh kepentingan yang sempit, domestik, bukan kepentingan negara, maka kita akan menghadapi hancurnya keadaban konstitusi," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (27/10).

Benny berpendapat, hancurnya keadaban konstitusi dapat merobohkan nilai-nilai demokrasi yang sejati. Hal tersebut berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri serta penyelenggaraan pemilu.

"Maka semua yang kita raih selama ini akan mengalami suatu masalah besar, dimulai dari titik nol lagi. Dan ini yang tidak kita harapkan," kata Benny.

Ia juga mengingatkan bahwa kesalahan paling bahaya pemerintahan Orde Baru adalah menjalankan kekuasaan yang lebih mementingkan kepentingan segelintir elite politik serta keluarga Presiden Soeharto.

"Kalau ini terulang kembali, sistem yang penuh dengan manipulatif, nepotisme, dan hanya mementingkan kepentingan dinasti, ini akan mengancam sebuah keadaban demokrasi yang sempurna," pungkasnya. (Z-8)