PDIP Sebut Jokowi Marah Tak Bisa Maju Tiga Periode

WAKIL Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menyebut keretakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya terhadap PDI Perjuangan disebabkan oleh hal sederhana yakni, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10).

Dia menekankan sikap PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi dan menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

Baca juga: Prabowo Berharap Gibran Tetap Jadi Kader PDIP

“Kemudian ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” tegasnya.

Meski begitu PDIP tidak antipati dengan Jokowi hanya saja yang disesalkan adalah perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP. Padahal partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua periode.

Baca juga: Ini Jawaban Jokowi Ditanya Hubungan dengan PDI Perjuangan

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," cetusnya.

Saat ditanya terkait kepastian status Gibran Rakabuking Raka di PDIP sekarang, hal itu diserahkan kepada DPP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Status Gibran anak Jokowi. Soal status mereka diserahkan ke DPP dan Ketua Umum PDI Perjuangan," tukasnya.

(Z-9)