Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dilarang mangkir lagi dari pemanggilan Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pasalnya bila Firli kembali mangkir, muruah Lembaga Antirasuah dipertaruhkan.
"Insiden mangkirnya Firli Bahuri Ketua KPK pada jumat lalu sangat memalukan marwah KPK sebagai lembaga penegak hukum," kata mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan tertulis, Selasa (24/10).
Yudi berharap pimpinan KPK lain membujuk Firli untuk memenuhi panggilan polisi. Jika berlu, rekan kerjanya itu ditemani untuk memberikan keterangan.
Baca juga: Hari ini Firli Bahuri Diperiksa Penyidik Gabungan di Bareskrim Polri
"Ingin datang juga untuk menemani sebagai solidaritas ya silakan saja, tapi Firli datang wajib," ujar Yudi.
Polda Metro Jaya juga diharap tegas jika Firli mangkir lagi hari ini. Opsi jemput paksa dinilai perlu dilakukan agar keterangan dari Ketua KPK itu bisa didapatkan. "Sesuai aturan KUHAP bisa langsung membawa paksa Firli Bahuri dimanapun posisinya berada," ucap Yudi.
Baca juga: Novel Lihat Potensi Firli Melarikan Diri
Firli dipanggil Polda Metro Jaya dan akan menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim, hari ini. Dia sebelumnya mangkir dengan dalih butuh waktu untuk mempelajari kasus. (Z-3)
Penyidik KPK menyita satu unit mobil Toyota Alphard dari rumah Noel dari hasil penggeledahan.
Penyidik KPK menemukan empat unit ponsel yang disembunyikan di plafon rumah Immanuel Ebenezer alias Noel
Akankah kasus ini juga menjadi titik kebangkitan KPK dalam memberantas korupsi dengan menindak pihak-pihak lain maupun menuntaskan kasus-kasus lain?
Asep mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus ini merupakan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menelusuri dugaan praktik korupsi pada layanan katering dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Asep mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus ini merupakan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Budi mengatakan, Miki tetap diproses hukum meski istrinya bekerja di KPK. Lembaga Antirasuah memastikan tidak ada yang kebal hukum.
Noel sudah mengetahui pemerasan dikoordinir oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM).
Immanuel Ebenezer menerima Rp3 miliar pada Desember 2024.
KPK ungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 Rp275 ribu fakta di lapangan bahwa para pekerja atau buruh harus bayar Rp6 juta. Wamenaker Noel sebagai tersangka dugaan pemerasan K3
OTT terhadap Noel terjadi pada Rabu (20/8) malam. Dia diduga terjerat kasus pemerasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved