Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih condong memberikan dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketimbang mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden. Publik juga dinilai memikirkan hal serupa.
"Persepsi masyarakat secara umum memang melihat gestur politik Pak Jokowi dipersepsikan lebih dekat atau condong kepada Prabowo Subianto daripada ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif Para Syndicate Nurcahyo dalam telekonferensi pada Jumat, 20 Oktober 2023.
Pandangan masyarakat itu dinilai terjadi karena Jokowi lebih sering menampilkan sinyal dukungan ke Prabowo daripada Ganjar di muka publik. Persepsi itu disebut tidak bisa dipungkiri saat ini.
Baca juga: Koalisi Prabowo Tepis Isu Poros Baru
"Memang kuat sekali persepsi publik hari ini soal memang posisi politik Pak Jokowi yang memang lebih condong ke arah koalisinya Pak Prabowo, atau mendukung Pak Prabowo," ucap Nurcahyo.
Namun, persepsi itu bukan berarti Jokowi benar-benar mendukung Prabowo ketimbang Ganjar. Sebab, cuma Kepala Negara yang mengetahui arah politiknya saat ini.
Baca juga: Dukungan Golkar Mengerucut ke Satu Orang
"Ini soal persepsi, dan politik itu adalah soal persepsi. Bahwa faktanya seperti apa itu bisa penting, bisa juga tidak penting," ujar Nurcahyo.
Menurut Nurcahyo, dukungan politik dari Jokowi penting untuk mendapatkan elektabilitas. Dia mengutip hasil survei Litbang Kompas pada Agustus 2023.
Berdasarkan data yang didapatnya, suara Ganjar bakal naik 0,8 persen jika Jokowi memberikan dukungan kepadanya. Tapi, jika ke Prabowo bakal lebih tinggi lagi.
"Jika Pak Jokowi mengendorse Prabowo Subianto itu tambahan elektabilitasnya bisa 3,8 sampai 4 persen," kata Nurcahyo.
Suara 4 persen itu dinilai penting. Sebab, bisa menentukan kemenangan dalam Pemilu 2024. Meski kecil, angka itu tidak bisa disepelekan.
"Bagaimana sebetulnya faktor Jokowi berpengaruh terhadap arah dukungan capres cawapres," tutur Nurcahyo. (MGN/Z-7)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved