Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Polda Metro Jaya mengerahkan 2.411 personel gabungan untuk mengawal pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10).
Personel gabungan yang dikerahkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan TNI serta unsur terkait dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Pengerahan pasukan dibagi menjadi tiga zona dengan 13 sektor pengamanan yang terfokus pada rute perjalanan bacapres dan bacawapres," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resmi.
Baca juga: Meriah! Anies-Cak Imin Konvoi Naik Mobil Jeep Terbuka ke KPU
Susatyo juga mengatakan Kepolisian menyiapkan personel yang berkeliling apabila terjadi insiden yang tidak diinginkan pada hari ini.
Selain itu, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan sistem buka tutup dan pengalihan arus pada ruas jalan apabila terjadi kemacetan pada jalur dan rute di sekitar Kantor KPU.
Baca juga: Ribuan Pendukung Anies-Muhaiman Padati Jalan Imam Bonjol
Susatyo juga mengimbau kepada masyarakat untuk dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Ia menegaskan bahwa beda pilihan adalah hal yang wajar.
"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa demi utuhnya NKRI," tandasnya. (Ant/Z-11)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved